KLA Nindya Jadi Persembahan untuk Anak Bondowoso

BONDOWOSO, SJP – Predikat Kabupaten Bondowoso untuk terus naik kelas dari Kabupaten Layak Anak (KLA) kategori Madya menuju Nindya, memang sejak lama telah dipersiapkan. 

Hasilnya, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA) menganugerahkan Bumi Ki Ronggo sebagai KLA Kategori Nindya, bersama 355 kabupaten/kota se Indonesia, di Jakarta pada Jumat (8/8/2025) malam.

Anugerah prestisius ini memang sudah dipersiapkan sejak lama melalui proses yang panjang, baik secara administrasi maupun uji lapangan yang dilakukan oleh tim evaluator dari Kemen PPA.

Senin 21 April 2025 lalu, Kemen PPPA sudah melakukan verifikasi lapangan secara hybrid bersama Bupati Bondowoso Abdul Hamid Wahid yang diikuti oleh beberapa Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Aula Sabha Bina Praja.

Kala itu, tim evaluator dari Kemen PPPA langsung mengonfirmasi paparan bupati perihal inovasi-inovasi yang telah dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Bondowoso.

Kementerian PPPA memberikan apresiasi, karena di Bondowoso banyak sekali inovasinya. Contohnya, Wajar Siaga (Wujudkan anak belajar dengan senang, nyaman dan bahagia) milik Dinas Pendidikan dan banyak lagi yang lainnya.

Persembahan untuk Anak-anak Bondowoso

Bupati Bondowoso, Abdul Hamid Wahid yang menerima langsung anugerah KLA kategori Nindya, mengaku bangga dan bersyukur atas capaian ini. Anugerah terindah di awal kepemimpinannya ini, menjadi persembahan istimewa untuk putera putri Bumi Ki Ronggo.

“Penghargaan ini hasil kerja keras semua OPD, lembaga dan masyarakat. Ini saya persembahkan untuk seluruh anak di Bondowoso. Semoga menjadi motivasi agar anak-anak kita semakin berprestasi, sehat, dan terlindungi hak-haknya," ucapnya, Sabtu (9/8/2025).

Melalui Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (Dinsos P3AKB), bersama kolaborasi semua OPD, kata bupati, pemerintah berkomitmen memberikan pelayanan kepada anak.

“Kami berkomitmen untuk terus meningkatkan pelayanan bagi anak, mengembangkan program-program ramah anak, serta mendorong terciptanya lingkungan yang aman, nyaman, dan mendukung tumbuh kembang generasi penerus bangsa,” pesannya.

Dengan raihan ini, Bondowoso semakin meneguhkan langkahnya menuju kabupaten yang benar-benar layak anak, sekaligus memberi contoh bagi daerah lain dalam membangun masa depan generasi muda yang lebih baik.

Sementara itu, Anisatul Hamidah Kepala Dinsos P3AKB menambahkan, ada 24 indikator yang terbagi beberapa kluster dalam mendukung Bondowoso sebagai KLA kategori Nindya. Kluster ini, sudah berjalan sejak lama.

“Ada 24 indikator yang terbagi dalam kluster kelembagaan, kesehatan, layanan pusat informasi anak. Bahkan, saat ini meskipun angka laporan kekerasan terhadap anak meningkat, saat ini masyarakat sudah berani melapor, karena mereka yakin, aduan tersebut akan ditindak lanjuti oleh Satgas PPA Polres Bondowoso,” jelasnya.

Pesan Menteri PPPA Arifah Fauzi 

Kemen PPPA menganugerahkan Penghargaan Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA) tahun 2025 kepada 355 kabupaten/kota di seluruh Indonesia. Penghargaan ini diberikan sebagai bentuk apresiasi atas komitmen pemerintah daerah dalam menciptakan lingkungan yang aman dan ramah bagi anak.

Dari total 355 daerah penerima, sebanyak 22 daerah meraih kategori Utama, 69 daerah di kategori Nindya, 125 di kategori Madya, dan 139 lainnya di kategori Pratama. Selain itu, 13 provinsi turut mendapatkan Penghargaan Provinsi Layak Anak (PROVILA) atas keberhasilan mereka mendorong wilayahnya untuk mewujudkan KLA.

Menteri PPPA Arifah Fauzi menyampaikan bahwa penghargaan KLA merupakan bentuk pengakuan atas kerja keras kepala daerah dan jajarannya dalam memenuhi hak dan perlindungan anak, sesuai amanat konstitusi dan Konvensi Hak Anak.

Namun demikian, jumlah penerima KLA tahun ini menurun dibanding tahun 2023 yang mencapai 360 daerah. Penurunan ini disebabkan antara lain oleh masa transisi kepemimpinan dan pergantian SDM di berbagai daerah, yang berdampak pada kelanjutan program.

“Ini menjadi pengingat pentingnya sistem transfer pengetahuan yang efektif, agar capaian KLA tetap berkelanjutan meski terjadi pergantian kepemimpinan,” jelas Menteri Arifah.

Kemen PPPA menerapkan sistem evaluasi berlapis untuk menilai kinerja daerah dalam implementasi KLA. Proses penilaian tahun ini mencakup verifikasi administrasi, verifikasi lapangan secara hybrid maupun langsung, hingga verifikasi final di 38 provinsi. Hasil dari evaluasi ini akan menjadi masukan strategis dalam perumusan kebijakan pembangunan anak nasional.

Menteri Arifah juga memberikan apresiasi khusus kepada kementerian dan lembaga yang terlibat dalam proses verifikasi, yang dinilainya memperkuat validitas dan integritas data penilaian. (***)

Editor : Rizqi Ardian