Kendala Lahan Jadi Tantangan 96 Desa untuk Bangun KDKMP di Jombang

Persentase pembangunan telah mencapai sekitar 80 persen, atau sebanyak 210 dari total 306 desa dan kelurahan di Jombang.

07 May 2026 - 12:02
Kendala Lahan Jadi Tantangan 96 Desa untuk Bangun KDKMP di Jombang
Dandim 0814/Jombang Letkol Kav Dicky Prasojo bersama Bupati Jombang Warsubi, Wakil Bupati Salmanuddin Yazid serta jajaran saat berfoto bersama depan Bangunan KDKMP Tunggorono. (Fredi/SJP)

JOMBANG, SJP – Progres pembangunan Koperasi Desa dan Kelurahan Merah Putih (KDKMP) di Kabupaten Jombang menunjukkan tren positif. Persentase pembangunan telah mencapai sekitar 80 persen, atau sebanyak 210 dari total 306 desa dan kelurahan di Jombang. Kendati demikian, masih tersisa 96 desa dan kelurahan lainnya yang terkendala dalam pengadaan lahan.

Persoalan ini diakui langsung oleh Pemerintah Desa Kepatihan, Kecamatan Jombang. Kepala Desa Kepatihan, Erwin Pribadi, menyebutkan bahwa desanya belum dapat merealisasikan pembangunan gerai KDKMP karena ketiadaan lahan yang tersedia.

"Permasalahan utama memang lahan. Kami tidak memiliki lokasi untuk pembangunan," kata Erwin dalam pesan yang diterima wartawan, Kamis (7/5/2026).

Erwin menambahkan, pihaknya telah mengajukan permohonan kepada Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Jombang serta berkoordinasi dengan Kodim 0814 Jombang untuk mencari solusi. Namun, hingga kini belum ada kepastian terkait tindak lanjutnya. 

Situasi semakin rumit mengingat seluruh tanah kas desa (TKD) milik Desa Kepatihan berada di luar wilayah administratif, yakni di Desa Gongseng, Kecamatan Megaluh, dan Desa Pesantren, Kecamatan Tembelang.

"Kalau dibangun di luar wilayah desa, itu tidak sesuai konsep. Program ini kan satu desa satu gerai," ungkapnya.

Di sisi lain, Bupati Jombang, Warsubi, mencatat ada 210 titik KDKMP di Jombang yang sedang dalam masa persiapan, dengan tingkat penyelesaian mencapai 80 persen atau sekitar 167 titik yang sudah siap. Meski demikian, Warsubi tidak menampik adanya kendala lahan di sejumlah wilayah.

"Masih ada (desa/kelurahan) yang belum memiliki tanah yang kurang pas. Nanti tetap akan kami mintakan ke pusat bagaimana terkait pengadaan tanahnya, apakah bisa di gang atau di jalur jalan lingkungan desa. Saya yakin mekanismenya pasti ada," ujar Warsubi.

Program KDKMP merupakan bagian dari program nasional yang terintegrasi dengan inisiatif strategis lainnya, seperti Sekolah Rakyat dan program Makan Bergizi Gratis (MBG). Warsubi menegaskan bahwa seluruh kepala daerah wajib mensukseskan agenda nasional tersebut.

Sementara itu, Komandan Kodim 0814/Jombang, Letkol Kav Dicky Prasojo, menyampaikan bahwa pemerintah berencana melakukan peluncuran serentak 1.000 titik KDKMP di seluruh Indonesia pada akhir Juli 2026, tepat sebelum pidato kenegaraan 17 Agustus.

"Untuk wilayah Jombang sendiri, dari total 306 desa dan kelurahan, ditargetkan 210 titik sudah siap sepenuhnya pada bulan Juli nanti," ungkapnya.

Dandim mengakui kendala lahan terutama dialami oleh wilayah kelurahan yang berada di daerah perkotaan. Meski begitu, pihaknya terus berupaya agar ketersediaan lahan segera terwujud.

"Kalau di Jombang, insya Allah seluruh 210 sudah jadi semua. Jadi, dari total 306, kurang 96 lagi. Ya, semoga saja ada tanah masuk baru, terutama di kelurahan. Kendalanya di kelurahan ini memang kurang tanahnya," tandasnya. (*) 

Editor: Syaiful Aries

What's Your Reaction?

like

dislike

love

funny

angry

sad

wow