Kemandirian Fiskal Kota Batu Jadi Taruhan di 2027
Dengan kondisi pendapatan yang belum kuat dan belanja yang terus meningkat, 2027 menjadi ujian serius bagi Kota Batu: tetap bergantung pada pusat, atau mulai membangun kemandirian fiskal yang lebih kokoh
KOTA BATU, SJP – Perencanaan pembangunan 2027 membuka satu fakta krusial: struktur fiskal Kota Batu masih rapuh. Dari total pendapatan daerah 2026 sebesar Rp909 miliar, sebanyak 64 persen masih bergantung pada Transfer ke Daerah (TKD) dari pemerintah pusat, sementara Pendapatan Asli Daerah (PAD) baru menyumbang 36 persen dan di saat yang sama, belanja daerah diproyeksikan mencapai Rp1,05 triliun yang artinya ruang fiskal semakin sempit dan potensi defisit membayangi jika tidak diantisipasi sejak awal perencanaan.
Wali Kota Batu Nurochman pada Kamis (26/2/2026) menyebut kondisi tersebut sebagai peringatan serius dimana ketergantungan pada pusat tidak bisa terus dipertahankan, apalagi tren TKD cenderung stagnan dan berpotensi menurun.
"Sebagai alternatif penguatan pembiayaan, kami berupaya mendorong optimalisasi Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) perusahaan agar pembangunan tetap berjalan tanpa sepenuhnya membebani APBD," urainya.
Meski tekanan fiskal cukup besar, Pemkot tetap menempatkan Standar Pelayanan Minimal (SPM) sebagai prioritas utama. Empat isu strategis 2027 pun sudah dipetakan, mulai transformasi ekonomi daerah, peningkatan kualitas birokrasi, lingkungan berkelanjutan, hingga transformasi masyarakat sejahtera.
Rangkaian Musrenbang dari tingkat desa hingga kota kini berjalan sebagai fondasi penyusunan RKPD 2027. Sinkronisasi dengan DPRD dan Forkopimda diharapkan mampu memastikan setiap rupiah yang dibelanjakan benar-benar menjawab kebutuhan prioritas.
"Struktur fiskal daerah belum ideal. Dengan postur APBD sekitar Rp 1 triliun, untuk itu kami eminta seluruh perangkat daerah mengelola anggaran secara presisi dan berdampak langsung ke masyarakat," pungkasnya. (*)
Editor : Rizqi Ardian
What's Your Reaction?
