BONDOWOSO, SJP - Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Bondowoso hingga Triwulan I Tahun 2026 masih belum memenuhi target yang diharapkan. Dari total target Rp333,02 miliar, capaian baru menyentuh Rp52,67 miliar atau 15,82 persen, berada di bawah benchmark triwulan sebesar 20 persen. Kondisi ini menjadi alarm bagi Pemerintah Kabupaten Bondowoso untuk segera melakukan percepatan kinerja.
Situasi tersebut mendorong Pemkab Bondowoso memperkuat strategi peningkatan PAD melalui langkah kolaboratif lintas perangkat daerah. Percepatan tidak hanya difokuskan pada peningkatan capaian angka, namun juga menyasar transformasi sistem pengelolaan pendapatan agar lebih adaptif, efektif, dan berkelanjutan.
Digitalisasi dan inovasi menjadi kunci utama yang didorong dalam upaya mengejar ketertinggalan capaian PAD. Pemerintah daerah menilai, pemanfaatan teknologi serta terobosan baru dalam pelayanan publik akan mempercepat optimalisasi potensi pendapatan yang selama ini belum tergarap maksimal.
Hal tersebut mengemuka dalam rapat koordinasi evaluasi kinerja PAD yang digelar di Sabha Bina Praja I, Kamis (2/4/2026) selumbari, yang dipimpin Sekretaris Daerah Kabupaten Bondowoso, Fathur Rozi dan dihadiri Badan Pendapatan Daerah (Bapenda), UPT PPD Jawa Timur di Bondowoso, Bank Jatim, serta jajaran perangkat daerah penghasil.
Dalam arahannya, Sekda menekankan pentingnya transformasi dalam pengelolaan PAD melalui optimalisasi potensi dan inovasi berbasis keterbatasan. Menurutnya, masih banyak potensi PAD di Bondowoso yang belum tergali secara maksimal sehingga membutuhkan penguatan pemetaan berbasis data serta peningkatan kepatuhan wajib pajak.
“Keterbatasan bukan menjadi hambatan, tetapi harus melahirkan inovasi. Digitalisasi adalah kunci percepatan peningkatan PAD,” tegasnya, usai acara.
Ia juga mendorong seluruh perangkat daerah penghasil untuk menghadirkan terobosan, dengan dukungan sinergi bersama Bank Jatim yang akan dievaluasi secara berkala setiap triwulan dalam kerangka penguatan elektronifikasi transaksi pemerintah daerah (ETPD).
Sementara itu, dikonfirmasi terpisah, Kepala Bapenda Kabupaten Bondowoso, Slamet Yantoko, menyampaikan, PAD saat ini masih menghadapi dua tantangan utama, yakni potensi yang belum tergali optimal dan eksekusi yang belum maksimal.
"Sejumlah sektor yang menjadi perhatian di antaranya Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2), pajak barang dan jasa tertentu (PBJT) pada sektor strategis, serta retribusi perizinan tertentu," jelas Slamety, saat dikonfirmasi pada Sabtu (4/4/2026).
Untuk mengatasi hal tersebut, lanjut mantan Kasatpol PP ini, strategi percepatan difokuskan pada optimalisasi pemungutan berbasis data, percepatan digitalisasi melalui ETPD, serta penguatan pengawasan dan penagihan.
"Pencapaian PAD merupakan tanggung jawab bersama seluruh perangkat daerah penghasil," ungkapnya.
Dengan penguatan strategi, inovasi, serta kolaborasi lintas sektor, Pemerintah Kabupaten Bondowoso optimistis kinerja PAD akan meningkat seiring berjalannya tahun anggaran 2026, sekaligus menjaga tren positif demi tercapainya kemandirian fiskal daerah. (*)
Editor : Rizqi Ardian
