Kasus Kekerasan Perempuan dan Anak di Jombang Tinggi, Dua Paslon Beda Konsep Penanganan

JOMBANG, SJP - Dua Pasangan Calon (Paslon) beda konsep penanganan tingginya kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak di Jombang. 

Paslon Mundjidah - Sumrambah menawarkan solusi dengan melakukan tindakan preventif dan kuratif. Sementara pasangan Warsubi - Salmanudin Yazid atau Gus Salman menawarkan penyelesaian mulai dari pendidikan dasar. 

Jawaban kedua Paslon disampaikan saat menjawab pertanyaan panelis Muhammad Khalid Mawardi pada sesi tanya jawab debat publik perdana Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak 2024 di Hotel Yusro, Jombang, Sabtu (19/10/2024). 

Pantauan di lokasi, usai Muhammad Khalid Mawardi mengambil amplop coklat, muncul pertanyaan apa langkah konkrit program kedua Paslon dalam menangani tingginya kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak. 

Profesor Doktor di Universitas Brawijaya itu lantas menyebut menurut UPTD PPA di Jombang pada tahun 2023 terdapat 133 kasus kekerasan terhadap anak dan perempuan. Antara bulan Januari sampai Juni 2024 terdapat 117 kasus serupa. 

Ini menunjukkan bahwa di Kabupaten Jombang masih menunjukkan tiga praktek dosa besar dunia pendidikan. 

"Bagaimana paslon menanggapi kasus kekerasan seksual khususnya terhadap anak peserta didik serta kebijakan dan strategi yang konkrit yang bisa dilaksanakan oleh dua paslon?," ungkap Profesor M.K Mawardi. 

Merespon pertanyaan tersebut, Paslon nomor urut 1 diwakili Calon Bupati (Cabup) Mundjidah memberikan langkah penanganan masalah tersebut dengan cara Preventif dan Kuratif 

Ada dua yang bisa dilakukan, yakni yang pertama adalah preventif. Saat kami menjabat kami sudah bekerja sama dengan Kementerian Agama (Kemenag) untuk mengadakan sosialisasi pra nikah. 

"Dan sudah di deal kan oleh seluruh penyuluh Kemenag. Kemudian, kita melihat juga sekolah ramah anak, pesantren ramah anak, kemudian kita juga punya Sekoper Berlian artinya sekolah keluarga perempuan," sebut Mundjidah. 

Pada penanganan kedua cara kuratif, Mundjidah menyebut keberadaan Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak atau UPTD PPA untuk penanganan kasus terhadap perempuan dan anak. 

"Kegiatan tersebut selalu dilakukan bersama-sama dengan kepolisian, kemudian dengan LSM dalam hal ini WCC untuk penanganan ini. Sehingga segera akan terselesaikan setiap kasus yang ada," terangnya. 

Mundjidah turut menyinggung penanganan diantara anak-anak, pihaknya juga telah menjalankan Muatan Lokal (Mulok) d Sekolah Dasar (SD) Negeri dan Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri. Masih kata Mundjidah, pendidikan Mulok ini yakni jam untuk pelajaran Mulok diisi pelajaran Diniyah. 

"Kami juga sudah melakukan apa yang dinamakan tercapainya lulusan SD, MI bisa seluruhnya membaca Al-Qur'an. Dan lulus hafal juz 30. Selama kami menjabat, setiap tahun ada 1.150 anak hafal juz 30," jelasnya. 

Sementara, tanggapan berbeda disampaikan Paslon nomor 2, Warsubi - Salmanudin Yazid atau Gus Salman diwakili Calon Wakil Bupati (Cawabup) bahwa penanganan kasus perempuan dan anak ada pada penanganan pendidikan dasar. 

"Kualitas pendidikan kita harus dibenahi, hasilnya akan kita rasakan setelah beberapa tahun pendidikan dilaksanakan," ungkap Gus Salman. 

Indikator pendidikan yang baik, terang Gus Salman harus menguasai ilmu pengetahuan, kemudian memiliki moral yang baik atau berakhlakul karimah. 

"Sepandai apapun orang, ketika akhlaknya bejat maka nilainya minus dan bahkan di bawah minus," ucapnya. 

Menurut Gus Salman, peserta didik harus memiliki keterampilan dalam berbagai bidang. Maka kurikulum pembelajaran harus disusun dan disesuaikan dengan kondisi masyarakat sekitar. Kurikulum tidak harus sama, muatan lokal tidak harus sama, semuanya dicampur menjadi satu. 

"Kurikulumnya harus disesuaikan dan tidak bisa disamaratakan antara Kecamatan Wonosalam, Bareng dengan Jombang Kota. Yang kedua adalah kesejahteraan guru harus ditingkatkan. Bagaimana mau mengajar anak-anak kita ketika kesejahteraan guru tidak ditingkatkan," jelasnya. 

Untuk menunjang hal itu, Gus Salman menyinggung mengenai kesejahteraan guru. Bagaimana guru bisa lebih fokus untuk mengajar. 

"Dan guru-guru harus mendapatkan upah minimum sesuai Kabupaten Jombang," tandasnya. (*) 

Editor : Rizqi Ardian