Jerome Polin Bagikan 17+8 Tuntutan Rakyat, Begini Daftarnya
YouTuber Jerome Polin membagikan 17 tuntutan jangka pendek dengan deadline 5 September 2025 serta 8 tuntutan jangka panjang rakyat Indonesia. Ia mengajak masyarakat tetap fokus mengawal agenda reformasi.
JAKARTA, SJP – YouTuber Jerome Polin ikut bersuara terkait gelombang aksi demonstrasi yang meluas di berbagai daerah Indonesia. Melalui akun Instagram pribadinya, Jerome membagikan rangkuman 17 tuntutan jangka pendek dan 8 tuntutan jangka panjang yang disebutnya sebagai suara rakyat.
"Ini adalah tuntutan dari kami semua, rakyat Indonesia. Sudah dirangkum dan didetailkan 17 tuntutan jangka pendek dan 8 tuntutan jangka panjang lengkap dengan deadline. Kami menunggu. Buktikan suara rakyat didengar," tulis Jerome dalam postingan di Instagram, Senin (1/9/2025).
17 Tuntutan dengan Deadline 5 September 2025
- Bersihkan dan Reformasi DPR Besar-Besaran
Audit independen diumumkan ke publik, tolak mantan koruptor jadi anggota DPR, tetapkan KPI untuk evaluasi, serta hapuskan fasilitas istimewa seperti pensiun seumur hidup, transportasi dan pengawalan khusus, hingga pajak ditanggung APBN. - Reformasi Partai Politik dan Kuatkan Pengawasan
Eksekutif partai wajib publikasikan laporan keuangan pertama tahun ini, DPR memastikan oposisi berjalan sebagaimana mestinya. - Reformasi Perpajakan yang Lebih Adil
Kaji ulang transfer APBN pusat ke daerah, batalkan kenaikan pajak yang memberatkan, dan susun rencana perpajakan yang lebih adil. - Sahkan dan Tegakkan UU Perampasan Aset Koruptor
DPR diminta segera mengesahkan RUU Perampasan Aset dalam masa sidang tahun ini, diiringi penguatan independensi KPK dan UU Tipikor. - Reformasi Kepolisian agar Profesional dan Humanis
Revisi UU Kepolisian dengan desentralisasi fungsi ketertiban umum, keamanan, dan lalu lintas dalam 12 bulan ke depan. - TNI Kembali ke Barak, Tanpa Pengecualian
Pemerintah harus mencabut mandat TNI dari proyek sipil seperti food estate tahun ini, serta DPR mulai revisi UU TNI. - Perkuat Komnas HAM dan Lembaga Pengawas Independen
DPR merevisi UU Komnas HAM agar lebih berwenang dalam isu kebebasan berekspresi. Presiden diminta memperkuat Ombudsman dan Kompolnas. - Tinjau Ulang Kebijakan Ekonomi & Ketenagakerjaan
Evaluasi kebijakan PSN, lindungi hak masyarakat adat, kaji ulang UU Ciptakerja, dan audit tata kelola BUMN serta Danantara.
8 Tuntutan Tambahan (Jangka Panjang)
Jerome menambahkan, delapan poin lain menjadi agenda jangka panjang yang tetap harus dikawal rakyat, meski tidak semuanya memiliki deadline cepat.
"Teman-teman, kita fokus pada poin-poin ini ya. Mari kita kawal dan perjuangkan terus. Jangan sampai fokus kita terpecah belah oleh narasi lain," tulis Jerome. (**)
Sumber: Beritasatu.com
Editor: Ali Wafa
What's Your Reaction?

