Anggota DPRD Provinsi Jatim Ingatkan Waspada Money Politics

Kabupaten Jember, SJP - Isu mengkoneksikan CCTV di kantor KPU dengan sejumlah Polres di Jawa Timur mendapat tanggapan dari Anggota Komisi A DPRD Jatim Hari Putri Lestari. 

Menurut perempuan yang akrab disapa Mbak Tari ini, upaya dan keputusan mengkoneksikan CCTV di Kantor KPU dinilai memiliki tujuan baik.

Instalasi CCTV dapat menjaga keamanan yang dan sebagai bentuk kerjasama antara KPU dengan Polri dalam menyongsong pelaksanaan Pemilu 2024.

Namun demikian, kata legislator PDI Perjuangan ini, jangan dilupakan juga persoalan money politics jadi perlu dilakukan pendidikan politik di tengah masyarakat.

Hal itu ia sampaikan saat acara Workshop Politik Intergritas Tolak Money Politik Mewujudkan Transparasi dan Demokrasi untuk Mencegah Korupsi di Aula Aston Hotel Jember, Rabu (15/11/2023) kemarin.

"Karena tentu tujuannya agar tidak ada kegaduhan, kecurigaan, dan keributan (saat pelaksanaan Pemilu 2024) nantinya. Sehingga dilakukan pemasangan kamera CCTV itu," kata Mbak Tari.

Namun demikian, lanjutnya, ketika isu tersebut tidak benar dan rawan dengan adanya pelanggaran pemilu tentu oleh masyarakat berhak memprotes.

"Karena pemerintah dan aparat hukum, terutama (disebut) penyelenggara pemilu. Itu harus netral! Taat aturan hukum tentang KPU, Pemilu, dan juga Bawaslu," ujarnya.

Lebih lanjut kata Mbak Tari, perhelatan jelang Pemilu, saat hari H, dan pasca Pemilu dan semua tahapan tersebut harus mendapat perhatian secara khusus.

"Jadi intinya, masyarakat, terutama tokoh masyarakat, tokoh agama, mahasiswa, kita semua, terutama (juga) partai politik. Intinya semua (memiliki) peran yang tidak kalah penting. Bahkan media untuk menyampaikan hal-hal yang perlu diperbaiki dan diwaspadai," ucapnya.

"Saat sesuatu (informasi) itu menjadi sebuah isu, harus dicari kebenarannya. Kalau menurut saya! Isu apapun tidak bisa diremehkan, tapi (juga) tidak bisa langsung dibilang itu hoax," sambungnya.

Mbak Tari menjelaskan jika ada isu terkait dengan KPU ataupun Bawaslu harus dicek kebenarannya.

"Kalau (isu) itu menyangkut kinerja Bawaslu, yang misalnya tidak netral, atau apa. Ya Bawaslu harus membuktikan. Demikian parpol yang diindikasikan berbuat diisukan, atau melakukan kecurangan. Meskipun isu sekecil apapun harus ada klarifikasi. Karena kalau isu kecil, bisa akan (menjadi) besar dan akan dipercaya oleh masyarakat luas," ujarnya.

Lebih lanjut Mbak Tari juga menyampaikan terkait isu dan informasi mengenai Pemilu 2024.

Ia juga mengingatkan soal kewaspadaan pada persoalan money politics.

"Mungkin masyarakat ada yang tidak suka (ketika dibahas soal waspada money politic). Karena pertama, bagi pelaku yang akan melakukan money politic, bisa dianggap orang yang tidak percaya diri. Tidak siap untuk berebut jabatan itu dan tidak siap menjadi pejabat," kata Legislator dari PDI Perjuangan ini.

"Yang kedua, masyarakat juga tidak akan suka ketika saya akan turun ke bawah. Acara ini (workshop) hanya gongnya saja untuk mengingatkan kita semua. Ketika saya ada pendidikan politik, berani gak tolak money politik? Jawabannya enggak," tukasnya menambahkan.

Mbak Tari menambahkan, berdasar hasil survei kasus money politic saat ini masih tinggi.

"Bahkan (mencapai) 40-62 persen. Data ini seluruh kabupaten di Jawa Timur saya bilang. Terbukti ketika saya turun ke bawah, masyarakat apapun profesinya yang terutama membutuhkan dana. Rela meninggalkan pekerjaan dalam sehari, apakah di bengkel, atau penjual, ke sawah, apapun itu. Itu yang diharapkan masyarakat, istilahnya (uang) pengganti. Pengganti ini kan jadi berbiaya tinggi," ulasnya.

Lebih jauh Mbak Tari juga mengatakan, persoalan money politic juga tidak hanya pada persoalan praktek suap.

"Perlu diingat, ketika caleg itu menyuap, potensi ketika dia jadi (terpilih menjadi anggota dewan), maka kalau dia tidak kuat imannya potensi akan korupsi," jelasnya. (*)

pewarta: M Rochul Ulum

Editor: trisukma