Jamin Perlindungan Hak Anak PMI Asal Gresik, Pemda Jalin MoU dengan KBRI Malaysia

GRESIK, SJP —Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Gresik, Jawa Timur, menjalin kesepakatan MoU dengan Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) Malaysia. Kesepakatan itu dilakukan untuk memastikan perlindungan hukum dan pemenuhan hak-hak anak pekerja migran Indonesia asal Gresik, terutama terkait identitas dan akses pendidikan.

Anak-anak PMI di luar negeri berjuang mendapat hak-hak di tengah berbahan keterbatasan yang jauh dari standar pendidikan layak, jaminan kesehatan, dan kesenjangan sosial.

Dari hasil visitasi Sanggar Kuala Lumpur yang menampung anak-anak PMI, mereka tercatat tidak memiliki dokumen resmi dan hampir mustahil bisa masuk ke sekolah Malaysia.

“Kita ingin memastikan tidak ada anak yang kehilangan masa depannya hanya karena status administratif. Orang tua mereka adalah pahlawan devisa, maka sudah menjadi tanggung jawab kita memberi perhatian penuh kepada anak-anak tersebut,” kata Bupati Gresik Fandi Akhmad Yani, Kamis (16/10/2025).

Bupati Yani mengatakan, anak-anak pekerja migran harus memiliki identitas hukum yang jelas. Ia menambahkan, MoU ini sekaligus menandai komitmen Pemkab Gresik untuk menghadirkan kebijakan dan layanan publik yang melindungi anak pekerja migran.

Menurut dia, perlindungan anak pekerja migran bukan hanya soal administrasi kependudukan, melainkan juga strategi pembangunan sumber daya manusia jangka panjang. Dengan identitas yang sah, anak-anak dapat memperoleh layanan pendidikan dan kesehatan yang layak, sekaligus kesempatan untuk menggapai cita-cita mereka. 

"Kita sedang memastikan tidak ada satu pun anak Gresik yang tertinggal dari peradaban hanya karena masalah identitas,” jelasnya.

Duta Besar RI untuk Malaysia, Hermono, menyambut baik langkah Pemkab Gresik yang disebutnya sebagai terobosan penting dari pemerintah daerah.

Menurutnya, inisiatif seperti ini harus menjadi contoh bagi daerah lain karena banyak anak pekerja migran di Malaysia yang belum tersentuh akses pendidikan.

Ia mengungkapkan, kondisi anak-anak pekerja migran di Malaysia cukup beragam. Di wilayah Malaysia Timur (Sabah dan Serawak), kerja sama dengan pemerintah sudah terjalin sehingga memungkinkan hadirnya guru dan fasilitas pendidikan. Sementara di Semenanjung Malaysia, dukungan lebih banyak lahir dari masyarakat melalui sanggar belajar.

“Awalnya hanya ada tiga sanggar, sekarang sudah berkembang menjadi 78 sanggar belajar dengan lebih dari 2.600 murid. Itu semua hasil gotong royong masyarakat, CSR perusahaan, dan partisipasi perguruan tinggi,” pungkas Hermono. (*)

Editor: Rizqi Ardian