Ini Cara Mencegah Praktik Korupsi Dana Desa

PERINGATAN Hari Anti Korupsi Sedunia (Hakordia) tahun 2023, yang mengambil tema “Sinergi Berantas Korupsi, Untuk Indonesia Maju” diharapkan menjadi tonggak perlawanan terhadap praktik korupsi di Indonesia. 

Korupsi yang marak terjadi mulai tingkat pemerintah pusat hingga pemerintahan desa, harus benar-benar diberantas, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) ingin mengikutsertakan peran masyarakat untuk berpartisipasi.

Yakni, dalam meningkatkan kesadaran dalam memberantas para koruptor yang ada, khususnya di Indonesia. Lewat perannya, KPK berharap masyarakat menjadi faktor utama yang selalu mempunyai inisiatif.

Berdasarkan laporan masyarakat pula, baru-baru ini KPK berhasil menangkap tangan Aparat Penegak Hukum (APH) di lingkungan Kejaksaan Negeri Kabupaten Bondowoso.

Dalam Operasi Tangkap Tangan (OTT) KPK akhirnya menetapkan Kepala Kejari Bondowoso dan Kasi Pidsusnya, sebagai tersangka kasus suap sebuah penghentian pemeriksaan proyek pengadaan, berikut dengan dua orang rekanan yang saat ini juga telah ditetapkan sebagai tersangka.

Tak hanya di lingkungan penegak hukum saja, praktik korupsi harus benar-benar dilawan hingga di pemerintahan desa. Pasalnya, saat ini semua desa di Indonesia mendapatkan anggaran Dana Desa yang menjadi program rutin.

Dana desa menjadi program rutin pemerintah untuk membantu pembangunan di desa-desa. Sejak 2015 hingga 2022, Kementerian Keuangan menggelontorkan dana desa sebesar Rp 468,9 triliun.

Aliran dana desa yang besar diharapkan mampu menyejahterakan dan memakmurkan serta menaikkan taraf ekonomi masyarakat desa. Sayangnya, data menyebutkan, kasus korupsi dana desa begitu tinggi.

Dilansir dari laman resmi Pusat Edukarsi Antikorupsi, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mencatat terdapat 851 kasus korupsi yang dilakukan oleh 973 tersangka yang melibatkan kades dan perangkat desa sepanjang 2015-2022.

Program Desa Antikorupsi

KPK sejak 2021 membentuk program Desa Antikorupsi bekerja sama dengan Kementerian Desa dan PDTT, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Keuangan, dan berbagai pihak lain.

Program tersebut bertujuan untuk meningkatkan peran serta masyarakat dalam melakukan pengawasan di desa dalam setiap penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan desa. Dengan begitu, desa yang makmur, sejahtera, modern, dan antikorupsi dapat terwujud.

Indikator Desa Antikorupsi

Dalam buku Panduan Desa Antikorupsi, terdapat lima komponen yang menjadi indikator Desa Antikorupsi, yakni:

•    Penguatan Tata Laksana
Area tata laksana bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas kerja aparat desa yang jelas serta terukur. Komponen ini memiliki 5 indikator, yaitu:

1. Regulasi Perencanaan, Pelaksanaan, Penatausahaan dan Pertanggungjawaban APBDes beserta Implementasinya
2. Regulasi Mekanisme Evaluasi Kinerja Perangkat Desa
3. Regulasi Pengendalian Gratifikasi, Suap, dan Konflik Kepentingan
4. Perjanjian Kerja sama antara Pelaksana Kegiatan Anggaran dengan Pihak Penyedia, dan telah melalui Proses Pengadaan Barang/Jasa di Desa
5. Regulasi Pakta Integritas.

•    Penguatan Pengawasan
Area pengawasan bertujuan untuk mengendalikan proses manajemen desa serta kinerja aparat desa dalam upaya pencegahan korupsi di desa. Komponen ini memiliki 3 indikator, yaitu:

1. Kegiatan Pengawasan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Desa
2. Tindak Lanjut Hasil Pembinaan, Petunjuk, Arahan, Pengawasan, dan Pemeriksaan dari Pemerintah Pusat/Daerah
3. Tidak adanya Aparatur Desa dalam 3 (tiga) tahun terakhir yang terjerat Tindak Pidana Korupsi.

•    Penguatan Kualitas Pelayanan Publik
Area kualitas pelayanan publik bertujuan untuk menihilkan penyimpangan pada pelayanan publik di desa. Komponen ini memiliki 5 indikator, yaitu :

1. Layanan Pengaduan bagi Masyarakat
2. Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) terhadap Layanan Pemerintah Desa
3. Keterbukaan dan Akses Masyarakat Desa terhadap Informasi Layanan Pemerintah Desa
4. Media Informasi tentang APBDes
5. Maklumat Pelayanan

•    Penguatan Partisipasi Masyarakat
Area partisipasi masyarakat bertujuan untuk meningkatkan kualitas pembangunan dan pelayanan publik di desa. Komponen ini terdiri atas 3 indikator, yaitu :

1. Partisipasi dan keterlibatan masyarakat dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Desa
2. Kesadaran masyarakat untuk mencegah praktik gratifikasi, suap, dan konflik kepentingan
3. Keterlibatan Lembaga Kemasyarakatan Desa dan masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan desa.

•    Kearifan Lokal
Area kearifan lokal bertujuan untuk mendukung masyarakat dan aparat desa dalam upaya pencegahan korupsi dari segi kepercayaan yang telah tertanam sejak turun-temurun. Terdapat 2 indikator penilaian untuk area ini, yaitu :

1. Kegiatan budaya lokal/hukum adat
2. Tokoh masyarakat, agama, adat, pemuda, perempuan yang mendorong upaya pencegahan tindak pidana korupsi.

Implementasi Program Desa Antikorupsi

Program Desa Antikorupsi pertama kali diluncurkan oleh KPK pada 2021 di Desa Panggungharjo, Daerah Istimewa Yogyakarta.

Pada 2022, KPK menetapkan 10 percontohan Desa Antikorupsi di 10 Provinsi, antara lai Desa Banyubiru (Jawa Tengah), Desa Cibiru Wetan (Jawa Barat), Desa Sukojati (Jawa Timur), Desa Kamang Hilia (Sumatera Barat), Desa Hanura (Lampung), Desa Pakatto (Sulawesi Selatan), Desa Mungguk (Kalimantan Barat), Desa Kutuh (Bali), Desa Detosoko Barat (Nusa Tenggara Timur), dan Desa Kumbang (Nusa Tenggara Barat).

Pada tahun ini, KPK kembali membentuk percontohan Desa Antikorupsi di 22 Provinsi.

Jika sahabat SJP bertanya mengapa program ini begitu krusial, jawabannya karena desa memiliki kewenangan untuk menentukan sendiri kegiatan pembangunan di wilayahnya melalui musyawarah desa.

Untuk itulah, masyarakat desa harus banyak terlibat dalam pengawasan pembangunan di desanya sesuai dengan tujuan diberikannya dana desa, yaitu mengentaskan kemiskinan, serta meningkatkan potensi ekonomi desa dan taraf ekonomi masyarakat.

Melalui program ini, diharapkan percontohan Desa Antikorupsi 1 provinsi 1 desa bisa menularkan semangat antikorupsi dan menciptakan pemerintahan desa yang akuntabel dan transparan ke desa-desa lain di provinsi masing-masing.

Desa sebagai pengejawantahan Indonesia juga perlu melestarikan kearifan lokal dan karakter masyarakat desa yang positif.

Untuk itu, sobat SJP yang berkediaman di desa perlu ikut serta dalam menyukseskan Program Desa Antikorupsi agar desanya maju dan masyarakatnya makmur.

Mendatang, keberhasilan program ini akan membawa Indonesia menjadi negara maju dan terbebas dari tindak pidana korupsi, sesuai Program Nawacita Pemerintah pada 2014 “Membangun Dari Pinggiran Desa”. (**)

Editor : Rizqi Ardian
Sumber : Pusat Edukasi Antikorupsi