Gabah dan Jagung Terjual Murah, Tani Merdeka Malang Tagih Tanggung Jawab Bulog

MALANG, SJP – Harga gabah kering panen (GKP) dan jagung di tingkat petani di Kabupaten Malang masih belum stabil sebagaimana diharapkan pemerintah. 

Di Kecamatan Kalipare GKP hanya dibeli Rp 6.000 per kilogram, di bawah harga pembelian pemerintah (HPP) yang seharusnya Rp 6.500 per kilogram.

Sementara itu, harga jagung yang seharusnya terjual Rp 5.500 per kilogram, masih ditemukan penjualan di harga Rp 4.600 per kilogram.

Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Tani Merdeka Indonesia wilayah Malang Raya, Alayk Mubarrok menegaskan, kondisi ini tidak boleh dibiarkan. 

Menurutnya, harga yang tidak sesuai dengan ketentuan pemerintah dapat merugikan petani dan melemahkan daya beli masyarakat.

“Kita harus pastikan petani mendapatkan harga yang layak. Tidak boleh ada permainan harga di tingkat tengkulak yang merugikan mereka. Kalau swasta tidak mau membeli dengan harga yang sudah ditentukan, maka Bulog wajib turun tangan untuk menyerap hasil panen petani,” ujar Alayk, Rabu (19/3/2025).

Dia menegaskan, sesuai dengan instruksi presiden dan aturan dari Badan Pangan Nasional, gabah kering panen harus dihargai minimal Rp 6.500 per kilogram dan jagung Rp 5.500 per kilogram. 

Jika ada pihak yang membeli di bawah harga tersebut, artinya mereka tidak mengikuti kebijakan nasional yang bertujuan melindungi petani.

“Di Kalipare, saya masih menemukan jagung dibeli di harga Rp 4.600. Ini harus segera kita perbaiki. Jangan sampai petani kita dirugikan oleh mekanisme pasar yang tidak adil,” tegas pria yang juga menjabat wakil ketua DPRD Kabupaten Malang itu.

Alayk menjelaskan, Bulog memiliki tanggung jawab besar dalam stabilisasi harga pangan. Target serapan gabah nasional sebesar 3 juta ton dalam setahun dan 1 juta ton jagung. Sehingga peran Bulog sangat krusial agar harga tidak jatuh di bawah HPP.

“Kita akan dorong Bulog untuk masuk ke wilayah-wilayah lain, termasuk Kalipare. Bulog harus lebih agresif dalam menyerap hasil panen agar petani tidak merasa dipermainkan oleh tengkulak,” tambahnya.

Selain itu, dia juga meminta pemerintah daerah dan dinas terkait untuk lebih aktif dalam pengawasan harga di tingkat petani. 

Dia menilai bahwa peran pemerintah harus lebih tegas dalam memastikan kebijakan harga ini benar-benar dijalankan.

“Pemerintah daerah harus turun langsung dan memastikan bahwa tidak ada petani yang dipaksa menjual dengan harga di bawah standar,” jelas Alayk.

Dia juga mengajak kelompok tani untuk lebih aktif dalam melaporkan jika menemukan praktik pembelian di bawah HPP. 

Menurutnya, kesadaran kolektif dari petani sangat penting untuk menekan praktik yang merugikan mereka.

Dengan pendekatan ini, Tani Merdeka menegaskan perannya sebagai jembatan antara petani dan kebijakan pangan nasional. Intervensi pasar menjadi langkah strategis agar petani tidak lagi dirugikan oleh mekanisme pasar yang tidak berpihak pada mereka. (*)

Editor: Ali Wafa