Evaluasi Pemilu, Pengamat di Probolinggo Sebut Proporsional Tertutup Ampuh Tekan Politik Uang

KOTA PROBOLINGGO, SJP – Setelah Pemilihan Umum (Pemilu) dan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024  usai, sejumlah persoalan masih belum terselesaikan. Termasuk isu politik uang dan praktik transaksional.

Salah satu faktor penyebabnya dinilai berasal dari kelemahan sistem proporsional terbuka. Akibatnya, wacana untuk menerapkan sistem proporsional tertutup pada Pemilu 2029 kembali mengemuka.

Hal itu dikemukakan Direktur Kedai Jambu Indonesia, Abdus Salam, saat menjadi narasumber dalam media gathering yang digelar Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Probolinggo bersama awak media di Barrel Cafe, Mayagan, Kota Probolinggo, Selasa (22/4/2025) malam.

“Saya kira saat ini begitu bar-bar. Sebab, antarteman saja saling makan. Termasuk peserta baru dari luar partai politik yang kecenderungannya sangat transaksional. Nah, ketika terjadi hal negatif, salah satu dampaknya adalah nama partai politik itu sendiri,” ucapnya.

Menurut dosen sosiologi Universitas Muhammadiyah Malang (UMM) itu, masalah ini muncul karena banyak peserta di luar partai politik (parpol) yang tidak melalui proses kaderisasi berjenjang.

Akibatnya, mereka cenderung menggunakan pendekatan pragmatis dan transaksional dalam meraih suara rakyat.

Proporsional Terbuka vs Tertutup

Sistem proporsional terbuka yang selama ini digunakan, memungkinkan pemilih memilih langsung calon legislatif (caleg).

Namun, sistem ini dinilai memicu kompetisi tidak sehat. Termasuk politik uang dan persaingan antar-caleg dari partai yang sama.

Sementara itu, sistem proporsional tertutup mengembalikan kendali penuh ke partai politik. Posisi caleg ditentukan berdasarkan nomor urut yang disusun oleh parpol.

Dengan sistem proporsional tertutup, diharapkan dapat mengurangi praktik politik uang dan praktik transaksional serta memperkuat kaderisasi di internal partai.

Abdus Salam menegaskan, jika sistem proporsional tertutup diterapkan, parpol harus lebih serius dalam membangun dan membentuk kader yang berkualitas. 

“Tanpa kaderisasi yang baik, sistem apa pun tidak akan efektif,” tegasnya.

Sementara itu, KPU Kota Probolinggo menyatakan akan menampung berbagai masukan dari akademisi dan pemangku kepentingan terkait evaluasi sistem pemilu maupun pilkada.

“Kami terbuka terhadap segala masukan untuk perbaikan proses demokrasi ke depan. Makanya, kita juga mengundang awak media sebagai bentuk evaluasi serta masukan bagaimana format pemilihan ke depan. Baik pemilu maupun pilkada yang tentunya didukung oleh peraturan,” kata Ketua KPU Kota Probolinggo, Radfan Faisal. (*)

Editor: Ali Wafa