Evaluasi Kinerja Seluruh Kepala Desa, Bupati Bondowoso: Dana Desa Harus Tepat Sasaran

BONDOWOSO, SJP – Bupati Bondowoso Abdul Hamid Wahid menegaskan peran strategis pemerintah desa sebagai ujung tombak pelayanan publik dan pembangunan yang bersentuhan langsung dengan masyarakat. 

Hal tersebut disampaikannya dalam kegiatan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Tahun 2025 dan Perencanaan Pembangunan Desa Tahun 2026, Senin (29/12/2025) kemarin.

Dalam sambutannya, Bupati Abdul Hamid Wahid menyebut bahwa keberhasilan pembangunan daerah tidak dapat dilepaskan dari kinerja pemerintahan desa yang responsif, inovatif, dan berorientasi pada kebutuhan warga.

“Pemerintah desa harus mampu menghadirkan pelayanan yang baik, memahami kebutuhan masyarakat, serta terus berinovasi dalam pembangunan,” tegasnya di Pendopo Raden Bagus Assra.

Ia menambahkan, seluruh desa di Bondowoso memiliki tanggung jawab besar dalam mewujudkan visi pembangunan daerah, yakni Bondowoso Berkah, Berkualitas, Akseleratif, dan Holistik, menuju kabupaten yang tangguh, unggul, dan berdaya saing.

Bupati juga mendorong optimalisasi potensi lokal desa melalui penguatan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dan pemberdayaan masyarakat. Menurutnya, langkah tersebut menjadi fondasi penting bagi kemandirian ekonomi desa, penciptaan lapangan kerja, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.

“Penguatan BUMDes dan pemberdayaan masyarakat harus menjadi motor penggerak ekonomi desa,” ujarnya.

Terkait pengelolaan anggaran, Abdul Hamid Wahid mengingatkan bahwa desa saat ini memperoleh dukungan dana yang cukup besar, baik dari Dana Desa, Alokasi Dana Desa (ADD), maupun bantuan keuangan dari pemerintah provinsi dan kabupaten.

“Oleh karena itu, penggunaan anggaran harus dilakukan secara bertanggung jawab, sesuai regulasi, dan tepat sasaran,” tukasnya.

Ia menekankan, Dana Desa harus difokuskan pada prioritas nasional, seperti penanganan kemiskinan ekstrem, pencegahan stunting, penguatan ketahanan pangan, adaptasi perubahan iklim, pengembangan potensi desa, hingga percepatan desa digital.

“Pengelolaan keuangan desa harus tertib, transparan, dan akuntabel, serta melibatkan pengawasan dari Inspektorat, camat, BPD, dan masyarakat,” tegas bupati yang akrab disapa Ra Hamid ini.

Lebih lanjut, Ra Hamid menyampaikan, hasil evaluasi penyelenggaraan pemerintahan desa tahun 2025 harus menjadi dasar dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Desa Tahun 2026, agar lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat dan selaras dengan arah pembangunan daerah.

“Di tengah keterbatasan fiskal, desa diminta menetapkan prioritas program, mengedepankan efisiensi, serta memastikan setiap kegiatan memberikan dampak langsung bagi kesejahteraan masyarakat melalui inovasi dan kolaborasi,” pesannya.

Kehadiran unsur Forkopimda dalam kegiatan tersebut, menurut bupati, mencerminkan komitmen dan sinergi bersama dalam pembinaan serta pengawasan penyelenggaraan pemerintahan desa agar berjalan bersih dan profesional.

“Semoga kegiatan ini memberikan manfaat nyata bagi peningkatan kualitas pemerintahan dan pembangunan desa di Kabupaten Bondowoso,” tandasnya di hadapan 209 kepala desa yang hadir.

Sementara itu, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Mahfud Junaedi menjelaskan, Fungsi evaluasi penyelenggaraan pemerintahan desa tahun 2025 dan perencanaan pembangunan desa tahun 2026 adalah untuk menilai kinerja seluruh desa.

“Kegiatan ini untuk mengidentifikasi masalah dan keberhasilan, serta menyusun rencana yang lebih baik, partisipatif, dan terintegrasi dengan RPJM Desa, menjadi dasar APBDes 2026, serta memastikan pembangunan desa efektif, transparan, akuntabel, dan sesuai kebutuhan masyarakat,” pungkasnya. (**)

Editor : Rizqi Ardian