Diterpa Efisiensi Anggaran, Kementerian PPPA Tak Surut Berantas Kekerasan Perempuan dan Anak
Menteri PPPA Arifah Fauzi, menyatakan bahwa meskipun ada penyesuaian anggaran, hal ini tidak akan mengurangi fokus dan kualitas program-program perlindungan.
NGANJUK, SJP – Di tengah kebijakan efisiensi anggaran yang diterapkan pemerintah, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) menegaskan komitmennya untuk tetap optimal dalam menangani tingginya kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak, termasuk kekerasan seksual dan eksploitasi.
Menteri PPPA Arifah Fauzi, menyatakan bahwa meskipun ada penyesuaian anggaran, hal ini tidak akan mengurangi fokus dan kualitas program-program perlindungan. "Kami sudah melakukan banyak program, kami juga melakulan analisa internal dari kasus kasus kekerasan perempuan dan anak," ungkapnya saat diwawancarai wartawan usai ziarah di makam Marsinah, Desa Ngelundo, Sukomoro, Kabupaten Nganjuk, Minggu (19/10/2025)
Disinggung terkait kekerasan seksual dan eksploitasi yang ada di Nganjuk yang kerap terjadi, Arifah menyebut, ada 5 poin. Pertama, Faktor ekonomi, karena ini sangat besar dampaknya. "Bagaimana kita menguatkan ekonomi, khususnya bagi perempuan," tuturnya.
Kedua, lanjut Arifah, pola Asuh dalam keluarga, sebab banyak sekali ibu ibu muda curhat, yang mana sulit untuk memberikan pola asuh kepada anaknya. Ketiga, adalah faktor media sosial. Keempat, faktor Lingkungan. Lalu, faktor kelima adalah faktor pernikahan anak. "Dari lima poin inilah hal yang kami kolaborasikan, untuk mencari solusi kekerasan perempuan dan anak," katanya
Menteri Arifah Fauzi juga menekankan pentingnya peran serta masyarakat dalam upaya pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan dan anak. "Kekerasan adalah masalah kita bersama. Mari kita saling peduli, saling melindungi, dan berani melaporkan jika melihat atau mengetahui adanya tindak kekerasan," ajaknya.(*)
What's Your Reaction?
