Diskusi Publik Calon Pemimpin Bondowoso, Panelis Singgung Krisis Kepemimpinan

Kabupaten Bondowoso, SJP - Ada yang menarik dalam diskusi publik yang digelar oleh Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) di Aula Dinas Pariwisata Kebudayaan Pemuda dan Olahraga (Disparbudpora) Kabupaten Bondowoso, pada Ahad (28/7/2024).

Diskusi publik yang bertajuk "Menakar ide dan gagasan calon pemimpin Bondowoso" itu, hanya dihadiri oleh tiga orang calon pemimpin Bumi Ki Ronggo, yakni, Ady Kriesna, Fauzi Cahyo Purnomo dan Bambang Soekwanto.

Mereka bertiga saling memaparkan ide dan gagasannya untuk membangun Bondowoso lebih baik. Namun, Bambang Soekwanto tidak bisa hadir langsung dalam acara tersebut. 

Mantan Pj Bupati Bondowoso itu mengikuti diskusi publik via zoom, karena saat acara berlangsung dirinya tengah berada di luar kota untuk menemui beberapa investor yang akan berinvestasi di Bondowoso.

Selain paparan visi dan misi serta ide dan gagasan para kandidat para calon pemimpin Bondowoso, diskusi publik ini juga mendatangkan 6 panelis. 

Para panelis yang berasal dari akademisi, aktivis dan birokrasi itu, juga memberikan masukan, saran dan pertanyaan kepada para kandidat calon pemimpin Bondowoso.

Yang menarik adalah saran dan masukan dari Junaedi, salah seorang panelis yang juga mantan Ketua KPU Bondowoso, yang menyinggung minimnya kaderisasi pemimpin di Bumi Ki Ronggo.

Seperti diketahui, saat ini Bondowoso krisis kepemimpinan. Pasalnya banyak Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang dipimpin oleh seorang pelaksana tugas (Plt). Bahkan, bupati dan sekretaris daerah (Sekda) dipimpin oleh seorang Penjabat (Pj).

Oleh sebab itu, kata Junaedi, sesuai dengan peraturan, seorang pemimpin di Bondowoso nantinya, harus bisa melakukan kaderisasi pemimpin di lingkungan Aparatur Sipil Negara (ASN), sehingga bisa mengisi jabatan pimpinan di OPD definitif.

"Calon pemimpin yang akan datang ini harus punya kaderisasi ASN dan jangan mandeg. Sedangkan kaderisasi di Bondowoso saat ini mandeg (stagnan). Fenomena ini ada apa," katanya, dikonfirmasi usai acara.

"Kalau itu persoalan politik, monggo dicairkan. Jika perlu gradenya dinaikkan, monggo dinaikkan melalui diklat. Sehingga, tidak terjadi Pj dan Plt untuk mengisi kekosongan pimpinan di OPD," imbuhnya memberikan saran.

Mantan komisioner KPU Bondowoso ini juga memberikan saran kepada seluruh ASN, agar tidak terpecah belah karena urusan beda pendapat dan dukungan dalam Pilkada. Bahkan sampai usai pelaksanaan Pilkada, pelayanan harus tetap dilakukan.

"Hindari perpecahan. Artinya, siapapun bupati dan wakil bupati terpilih, itu adalah bupati masyarakat Bondowoso, bukan bupati partai politik atau pengusung," ujarnya.

Tidak dipungkiri, kata Junaedi, saat ini ASN di Bondowoso tidak terlepas dari percaturan politik praktis. Oleh sebab itu, pasca Pilkada nanti, ASN diharapkan tetap melaksanakan kewajiban sesuai dengan tupoksinya.

"ASN ini tidak lepas dari percaturan politik. Usai Pilkada lepaskan saja sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Insyaallah selamat," pesannya.

Kepada bupati dan wakil bupati terpilih nantinya, Junaedi berpesan agar bisa menempatkan ASN sesuai dengan kompetensinya. Jangan gunakan like and dislike tetapi the right man on the right place.

"Artinya, harus sesuai dengan profil dan kompetensinya. Semisal dinas teknis harus dipimpin oleh orang teknik," pungkasnya.

Seperti diketahui, saat ini di Kabupaten Bondowoso banyak OPD yang masih dipimpin oleh Plt dan Pj. Di antaranya, Pj Sekretaris Daerah, Bakesbangpol, Diskoperindag, Dinas BSBK, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, BP4D, Dinas Kesehatan, DPMD, Dinas Peternakan dan Perikanan, Asisten I, Camat Pakem dan Camat Tapen.

Bahkan, informasinya tahun ini ada dua orang Kepala OPD yang akan pensiun. Yakni, Agus Suwardjito Kepal Dinas Perhubungan dan Wiratno Mulyanto, kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD). (*)

Editor : Tri Sukma