Dinas Perkim Ciptaru Bondowoso Intervensi Stunting Melalui Sanitasi dan Spam
Berdasarkan Perpres 72 Tahun 2021, percepatan penurunan stunting, melalui 2 intervensi. Yakni, intervensi spesifik dan sensitif. Tahun ini, Dinas Perkim Ciptaru Bondowoso mengintervensi sensitif pada penyediaan air bersih dan sanitasi di beberapa lokus stunting.
Kabupaten Bondowoso, SJP - Sinergitas lintas Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Kabupaten Bondowoso, dalam menekan angka prevalensi stunting dan kemiskinan ekstrem, menjadi prioritas pada tahun 2024 ini.
Seperti diketahui, saat ini angka prevalensi stunting di Kabupaten Bondowoso berapa pada angka 32 persen. Angka tersebut masih tinggi, mengingat saat ini Bondowoso berada di rangking ketiga tertinggi se Jawa Timur.
Oleh sebab itu, dukungan untuk menekan angka tersebut harus datang dari semua pihak. Seperti halnya Dinas Perumahan Kawasan Permukiman Cipta Karya dan Tata Ruang yang memberikan intervensi sensitif.
Berdasarkan Perpres 72 Tahun 2021, percepatan penurunan stunting, melalui 2 intervensi. Yakni, intervensi spesifik dan sensitif. Tahun ini, Dinas Perkim Ciptaru Bondowoso mengintervensi sensitif pada penyediaan air bersih dan sanitasi di beberapa lokus stunting.
Hal itu disampaikan oleh Kepala Dinas Perkim Ciptaru, Hari Cahyono. Menurutnya, tahun 2024 ini OPD yang dipimpinnya mengalokasikan anggaran dari DAK untuk Sistem Penyediaan Air Minum (Spam) dan sanitasi.
"Untuk SPAM kita alokasikan dari DAK di 30 titik lokasi di Kabupaten Bondowoso, dimana 19 titik di antaranya adalah lokus stunting. Sedangkan untuk SPAL kita alokasikan 11 lokasi dengan 6 lokus stunting," katanya saat dikonfirmasi suarajatimpost.com, Senin (25/3/2024) di ruang kerjanya.
Fokus dan intervensi sensitif untuk penanganan stunting ini, kata Hari, harus mendapat dukungan juga dari masyarakat. Semisal untuk Spam, nantinya Ia berharap ada peran serta masyarakat dalam hal pemeliharaannya.
"Nantinya, kepada masyarakat kami mengimbau dan berharap, tolong dirawat agar saluran air bersih yang kami bangun benar-benar bisa memberikan manfaat secara berkelanjutan," tandasnya.
Sementara itu, untuk tahun ini Dinas Perkim Ciptaru tetap mengalokasikan anggaran untuk pembangunan Rumah tidak Layak Huni (RTLH). Selain itu, juga mendapatkan program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) yang digulirkan pemerintah pusat untuk kategori masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) di Bondowoso.
"Tahun ini dari APBD kita anggarkan 175 unit RTLH yang mana nilainya saat ini naik menjadi Rp 20 juta. Sedangkan untuk BSPS yang merupakan alokasi dari pemerintah pusat sebanyak 561 unit. Diprediksi nanti, angka ini akan bertambah pada P-APBD tahun 2024," pungkasnya. (*)
Editor: Tri Sukma
What's Your Reaction?
