Cipayung Plus Malang Raya Bentuk Ruang Pengaduan Sipil Selamatkan Demokrasi

Kota Malang, SJP - Cipayung Plus Malang Raya mengadakan Diskusi Publik dengan tajuk Menggugat Pembajakan Demokrasi, pada Selasa, (13/2/2024) di Pasadena Caffee, Kabupaten Malang.

Diskusi yang dihadiri oleh pimpinan Cipayung Plus Malang Raya diantaranya (PMKRI Cabang Malang, GMKI Cabang Malang, IMM Malang Raya, GMNI Malang, GMNI Malang Raya, HMI Cabang Malang, HMI Cabang (P) Kota Malang, PMII Kabupaten Malang, PMII Kota Malang, Hikmabudhi Cabang Malang, KAMMI Cabang Malang) membahas tindaklanjut Petisi Cipayung yang telah diserukan yang intinya berisi tentang upaya pembentukan gerakan kolektif menyelamatkan demokrasi dan menolak intimidasi sipil serta penyelewengan penyelenggara negara.

"Ini sebagai tindaklanjut gerakan Cipayung Plus Malang Raya, pasca pembacaan Petisi Kayutangan. Sebagai bentuk konkrit pengawalan pesta demokrasi 2024 agar tidak ada sedikitpun yang menciderai nilai demokrasi dan kedaulatan sipil," ujar Ketua Presidium PMKRI Cabang Malang sekaligus Koorlap Aksi (Petisi Kayutangan) kepada media.

Dalam kesempatan kali ini juga diperkenalkan "Jaringan Ruang Aman Demokrasi" sebagai satu ekosistem dan gerakan kolektif untuk memberikan ruang aman bagi sipil selama proses pemilu 2024 berlangsung.

"Bentuknya adalah hotline yang dapat diakses oleh masyarakat untuk melaporkan jika terjadi temuan di lapangan terkait kecurangan pemilu, intimidasi terhadap sipil dan penyelewengan lembaga negara dalam proses pemilu yang sedang berjalan," ujar Ketua Bidang HMI Cabang Malang, Andi Pratama.

Hotline ini akan secara resmi bisa diakses pada tanggal 14 Februari 2024 bertepatan dengan hari pemungutan suara.

"Kami mengimbau kepada seluruh masyarakat untuk tidak takut dengan segala macam intimidasi serta tidak ragu untuk melaporkan segala tindak pelanggaran yang ada selama proses pemilu 2024 berlangsung. Karena kami juga berkolaborasi dengan lembaga yang lain seperti LBH Malang dan MCW Malang untuk menindaklanjuti dan memproses semua temuan dan laporan yang kami terima," tambahnya.

Setali tiga uang, Koordinator YLBHI LBH Malang, Daniel A. Siagian yang juga hadir dalam diskusi juga menyampaikan hal yang sama.

"12 Februari 2024, YLBHI meluncurkan posko darurat demokrasi untuk masyarakat. Kami menyambut baik inisiasi gerakan dari Cipayung Plus Malang Raya dalam pembuatan hotline pelaporan ini karena kami juga melihat adanya potensi pelanggaean-pelanggaran di Malang Raya. Kami siap berkolaborasi dengan kawan-kawan untuk menindaklanjuti setiap pelaporan dan mengawalnya. Tujuannya agar tidak ada penyelewengan apapun termasuk pelanggaran hak sipil," tambah Koordinator YLBHI LBH Malang.

Hal yang sama juga diutarakan oleh Divisi Riset Badan Pekerja Malang Corruption Watch (MCW), Coqi Basil yang juga hadir dalam kegiatan diskusi.

"MCW juga merilis pos aduan pada 13 Februari 2024, yang bisa diakses masyarakat melalui akun media sosial instagram @mcwngalam mengingat banyaknya pelanggaran selama tahapan pemilu sebelum pemungutan dan perhitungan suara termasuk penyalahgunaan fasilitas negara. Maka dari itu kita juga membuka ruang kolaborasi dengan kawan-kawan Cipayung Plus Malang Raya terkait ruang aduan ini," terang Divisi Riset Badan Pekerja Malang Corruption Watch (MCW), Coqi Basil.  

Terakhir, Cipayung Plus Malang Raya juga mengajak semua simpul dan jaringan masyarakat lain untuk bersolidaritas dalam menjamin tidak dibajaknya demokrasi dalam momentum pemilu 2024 ini. (*)

Editor : Rizqi Ardian