Bupati dan DPRD Nganjuk Sepakati Perubahan KUA-PPAS 2025

NGANJUK, SJP — Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Nganjuk dan DPRD menyepakati rancangan perubahan kebijakan umum anggaran (KUA) serta rancangan perubahan prioritas dan plafon anggaran sementara (PPAS) tahun 2025 melalui rapat paripurna, Rabu (27/8/2025).

Kesepakatan tersebut diambil untuk menyesuaikan anggaran daerah dengan kebutuhan mendesak, sekaligus mengakomodasi prioritas pembangunan yang menuntut perubahan kebijakan sesuai dinamika kondisi terkini daerah.

Bupati Nganjuk, Marhaen Djumadi, menyampaikan apresiasi atas dukungan penuh DPRD. Dia menegaskan, kesepakatan ini menjadi landasan komitmen pemerintah daerah menjalankan program sesuai plafon anggaran dengan prinsip transparansi dan efisiensi.

“Kami menyampaikan apresiasi dan terima kasih setinggi-tingginya kepada pimpinan dan seluruh anggota DPRD yang telah bekerja sama, sehingga perubahan KUA dan PPAS 2025 dapat kita sepakati,” kata Marhaen.

Menurut dia, perubahan tersebut diharapkan memberi manfaat optimal bagi masyarakat. Hal itu juga menjadi bukti nyata kerja sama eksekutif dan legislatif dalam membangun Kabupaten Nganjuk lebih maju.

“Dengan adanya perubahan KUA dan PPAS tahun anggaran 2025 ini dapat memberi manfaat optimal bagi masyarakat, sekaligus wujud nyata dari kerja sama dan tekad kita membangun Nganjuk,” tegasnya.

Ketua DPRD Nganjuk Tatit Heru Tjahjono menegaskan, kesepakatan ini merupakan bukti sinergi eksekutif dan legislatif dalam memastikan alokasi anggaran lebih efektif, efisien, dan berpihak pada kepentingan publik.

“Komitmen bersama ini, untuk lebih memprioritaskan program-program strategis yang mendukung percepatan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat,” ujar Tatit.

Tatit, yang juga Ketua DPC Partai Demokrasi Indonesia (PDI) Perjuangan Nganjuk, mengajak masyarakat menjaga kesinambungan antara DPRD dan pemerintah daerah demi pembangunan merata dan berkelanjutan.

Sebelum rapat ditutup, dilakukan penandatanganan berita acara kesepakatan bersama antara pimpinan DPRD dan bupati sebagai langkah awal pembahasan rancangan perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2025. (adv)

Editor: Ali Wafa