Bondowoso Perkuat Tata Kelola Pengadaan Barang dan Jasa, Indeks Kinerja Terus Meningkat

BONDOWOSO, SJP – Upaya Pemerintah Kabupaten Bondowoso di bawah kepemimpinan Bupati KH Abdul Hamid Wahid, M.Ag, dalam memperbaiki tata kelola pengadaan barang dan jasa terus menunjukkan hasil positif.  

Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ) Bondowoso kini berhasil menembus Tingkat Kematangan Proaktif (Level 3), sebuah capaian yang menandakan pengelolaan pengadaan di daerah ini semakin matang dan terukur.

UKPBJ Bondowoso mendapat piagam penghargaan predikat Tingkat Kematangan Proaktif (Level 3) dari Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) RI, di Gedung Graha Wiyata Praja BPSDM Provinsi Jawa Timur, Kota Malang, pada 26 Agustus 2025 lalu.

Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Pemkab Bondowoso, Eko Pribadi, menjelaskan, keberhasilan ini bukan sekadar predikat, melainkan bukti nyata adanya perbaikan sistem yang dilakukan secara konsisten.

“Kami telah memenuhi sembilan variabel penilaian, mulai dari manajemen pengadaan, manajemen kinerja, hingga sistem informasi. Tahun Kemarin LPSE kita telah mencapai 17 Standart LKPP, dan Tahun ini Tingkat Kematangan UKPBJ Kita naik Level menjadi Pro AKtif. Ini artinya, proses pengadaan di Bondowoso semakin baik transparan dan akuntabel,” ungkapnya saat dikonfirmasi di ruang kerjanya, Sabtu (13/9/2025).

Sembilan variabel yang dimaksud, jelas Eko, meliputi manajemen pengadaan, manajemen penyedia, manajemen kinerja, manajemen risiko, pengorganisasian, tugas dan fungsi, perencanaan, pengembangan, serta sistem informasi.

“Setelah sekian tahun, UKPBJ Bondowoso berdiri baru di pemerintahan Bupati Abdul Hamid Wahid, beberapa variable indikator dapat semua terpenuhi dan dinilai oleh LKPP Layak mendapat predikat UKPBJ Pro Aktif. Alhamdulillah, semoga ini menjadikan Bondowoso menjadi lebih Berkah,” ucapnya. 

“Pencapaian yang luar biasa ini patut kita syukuri bersama. Kemandirian UKPBJ merupakan salah satu pilar utama dalam menciptakan pengadaan barang/jasa yang transparan, akuntabel, dan berkelanjutan,” ujarnya.

Capaian ini juga mencerminkan kerja kolektif seluruh tim UKPBJ yang terlibat sejak tahap identifikasi kebutuhan hingga evaluasi akhir. Kemandirian UKPBJ, lanjutnya, menjadi salah satu pilar penting dalam mewujudkan pengadaan yang sesuai dengan Prinsip pengadaan efisien, efektif, transparan, terbuka, bersaing, adil, dan akuntabel sekaligus memberi manfaat nyata bagi masyarakat.

Ia menegaskan, penghargaan ini bukan sekadar pengakuan, melainkan juga tanggung jawab untuk terus menjaga standar tata kelola yang telah diraih apalagi ada beberapa catatan dari hasil Audensi Pemkab Bondowoso dengan KPK terutama di Area Pengadaan Barang dan Jasa yang harus dibenahi. Lebih jauh, UKPBJ Bondowoso menargetkan diri berkembang menjadi Center of Excellence atau pusat keunggulan pengadaan barang/jasa di tingkat daerah.

“Melalui kolaborasi lintas sektor, kita optimistis dapat menghadirkan pengadaan yang lebih profesional, transparan, dan berdampak langsung pada pembangunan daerah,” imbuhnya.

Capaian tersebut sejalan dengan peningkatan Indeks Tata Kelola Pengadaan (ITKP) Bondowoso dalam tiga tahun terakhir. Dari angka 30,3 pada 2022, naik menjadi 38,52 pada 2023, melonjak naik menjadi 62,22 pada 2024. Tahun ini, pemerintah daerah menargetkan indeks tersebut kembali meningkat.

“Dengan tata kelola yang semakin baik, kita berharap kinerja pengadaan juga lebih optimal dan berdampak langsung pada pembangunan serta kesejahteraan masyarakat. Harapannya, ini menjadi jalan agar ada akselerasi dalam mewujudkan Bondowoso semakin berkah,” pungkasnya. (*) 

Editor : Rizqi Ardian