Beredar Daftar Karyawan KDKMP di Jombang berikut Pemberi Rekom, Pemkab : Belum Ranah Kita

JOMBANG, SJP - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Jombang buka suara atas kemunculan daftar karyawan Koperasi Desa dan Kelurahan Merah Putih (KDKMP) berikut oknum pemberi rekom. Kewenangan pengangkatan karyawan merupakan ranah pemerintah pusat bukan ranah daerah.

Asisten Administrasi Umum Setdakab Jombang, Syaiful Anwar menyebut posisi manajer dan karyawan KDKMP merupakan ranah pusat. 

"Oh iya, terkait masalah rekrutmen pegawai, kami sudah sampaikan bahwa untuk posisi manajer memang itu menjadi kewenangan dari pemerintah pusat," ucap Syaiful Anwar kepada wartawan, Rabu (13/5/2026).

Pihak Pemkab Jombang sebelumnya sudah membentuk pengurus koperasi yang pelaksanaannya dilakukan di tahun 2025 lalu dan sudah terbentuk di 306 desa dan kelurahan 

"Namun, ada kebijakan dari pemerintah pusat untuk manajer semua proses rekrutmen di bawah pemerintah pusat. Kami dari pemerintah daerah tidak bisa mengintervensi terkait hal tersebut," terang Syaiful.

Sementara itu Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Jombang, Hari Purnomo menyebut perekrutan pegawai di luar posisi manajer hingga kini belum menjadi ranah pemerintah daerah.

"Jadi belum di ranahnya kita," kata Hari.

Pemkab Jombang masih menunggu regulasi lanjutan dari pemerintah pusat terkait mekanisme KDKMP. Masih ada relaksasi regulasi dari pemerintah pusat.

"Kami menunggu aturan lanjutan terkait KDKMP ini," imbuhnya.

Sebelumnya, Beredar daftar nama-nama warga dari sejumlah desa di Jombang yang disebut sebagai calon karyawan Koperasi Desa dan Kelurahan Merah Putih (KDKMP) lengkap dengan pemberi rekomendasi. Peredaran daftar tersebut membuat sejumlah Kepala Desa (Kades) bingung dan tidak tahu menahu.

Daftar itu mencakup nama KDKMP, nama calon karyawan, Nomor Induk Kependudukan (NIK), kecamatan, kabupaten, nomor handphone, posisi, serta asal rekomendasi. Padahal, pemerintah desa maupun pengurus KDKMP tingkat desa mengaku tidak pernah dilibatkan dalam proses perekrutan sebagaimana yang tercantum dalam daftar nama yang beredar.

Kepala Desa Tebel, Kecamatan Bareng, Khoiman, menyampaikan bahwa pihak desa belum mengetahui dasar maupun mekanisme perekrutan karyawan KDKMP di wilayahnya. Ia menegaskan, jika beredar nama-nama warga yang direkomendasikan oleh oknum dari unsur yang mengarah ke salah satu partai politik, pihaknya tidak tahu menahu.

"Pemerintahan desa tidak tahu dasar perekrutannya dari mana, terus yang merekrut itu siapa, itu kami juga tidak tahu," ujar Khoiman dalam pesan yang diterima, Rabu (13/5/2026).

Khoiman mengakui memang ada arahan agar desa segera merekrut enam orang karyawan KDKMP. Namun, hingga saat ini, pihak desa maupun pengurus koperasi desa disebut belum pernah menyerahkan nama calon karyawan.

"Sebetulnya sudah ada perintah dari Babinsa untuk segera merekrut enam orang itu, tapi desa dan pengurus Kopdes Merah Putih itu belum setor nama, kok sudah muncul nama-nama tersebut," ungkapnya.

Beredarnya daftar nama rekomendasi itu membuat pemerintah desa merasa bingung karena nama-nama calon karyawan sudah lebih dulu beredar di masyarakat.

"Sehingga kami bingung ini siapa yang menyetorkan nama, sedangkan kami pemerintahan desa beserta pengurus kopdes itu belum setor nama," ucapnya. (*)

Editor : Rizqi Ardian