Bawaslu Banyuwangi Butuh Anggaran Rp 23 Miliar untuk Pelaksanaan Pilkada

Kabupaten Banyuwangi, SJP - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Banyuwangi telah mengajukan rincian kebutuhan anggaran untuk Pemilihan Kepala Daerah di tahun 2024. Totalnya mencapai Rp 23 miliar. 

Ketua Bawaslu Banyuwangi, Adrianus Yansen Pale mengatakan semula anggaran yang diajukan ke Pemkab setempat senilai Rp 25 miliar. Namun pemkab meminta anggaran tersebut dirasionalisasi. 

"Kita ditawarkan menjadi Rp 18 miliar, namun bagi kami tawaran itu belum ideal," kata pria yang karib disapa Ansel, Kamis (14/9/2023).

Hasil rasionalisasi yang dilakukan Bawaslu Banyuwangi, kebutuhan pilkada sekira Rp 23 miliar. Angka itu ideal untuk mengcover kubutuhan Pilbub ataupun Pilgub. 

Mengapa demikian, lanjut Ansel, karena Pilkada di tahun 2024 berbeda ketimbang Pilkada di 2020. Di tahun 2020, kala itu masih pandemi Covid-19, sehingga banyak aktivitas yang harus dikurangi. 

Namun Pilkada mendatang, menurut Ansel situasinya sudah normal alias Endemi. Beberapa item yang sebelumnya ditiadakan harus diadakan kembali, sebab itu merupakan kebutuhan. 

"Sekarang kita sudah pada situasi Endemi, hasil konsultasi dengan pimpinan kita di Bawaslu Jatim rasionalisasinya sekitar Rp 23 miliar," ujarnya. 

Pihaknya pun telah berkoordinasi dengan Kesbangpol Banyuwangi, menegaskan bahwa angka Rp 23 miliar itu tidak bisa dinego lagi.

Bila toh dipaksakan dikurangi maka akan berdampak pada kondusivitas serta kualitas dari pelaksanaan Pilkada itu sendiri. 

"Tentu berkonsekuensi pada kondusifitas pilkada dan kualitas demokrasi, semua anggaran itu dibutuhkan untuk kepentingan Banyuwangi," bebernya. 

"Kami berharap, pemda memiliki pemahaman yang sama terhadap persoalan postur anggaran yang kita ajukan," imbuhnya.

Sementara itu, Sekretaris Daerah Kabupaten Banyuwangi, Mujiono mengatakan Pemkab telah menganggarkan setidaknya Rp 110 miliar untuk pelaksanaan Pilkada. 

Mujiono menyebut 40 persen atau Rp 50 milar dari total anggaran dipersiapkan dari penganggaran tahun 2023. 

"Itu ditujukan untuk tahapan yang telah dilakukan KPU dan Bawaslu. Sisanya Rp 60 miliar, kami anggarkan di tahun anggaran 2024. Sedangkan keamanan kami anggarkan Rp 6 miliar untuk Pilkada 2023–2024," bebernya. (*)

Pewarta: Mohammad Ikhwan

Editor: Noordin