Banyaknya Status Non-ASN Bagi Guru di Kota Malang, Warnai Peringatan Hardiknas di Kota Malang
Ada sekira 1.300 Guru Tidak Tetap dan Pegawai Tidak Tetap (GTT-PTT) yang diharapkan dapat diangkat menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) pada tahun 2024 ini.
Kota Malang, SJP - Pemerintah Kota (Pemkot) Malang menggelar upacara pringatan Hari Pendidikan Nasional (Hardiknas), di halaman depan Balaikota Malang, Kamis (2/5/2024).
Upacara yang diikuti Ketua TP PKK Kota Malang, Hanik Andriani Wahyu Hidayat, dan Jajaran Forkopimda koordinator, Forkopimda Kota Malang, pimpinan instansi vertikal, dan pejabat sipil, TNI / Polri.
Selain itu, juga dihadiri pimpinan perbankan, media, akademisi, kepala sekolah dan seluruh Kepala Perangkat Daerah di lingkungan Pemkot Malang.
Dikesempatan itu, Pj Wali Kota Malang, Dr. Ir. Wahyu Hidayat, MM bertindak selaku Inspektur Upacara (Irup) menyampaikan, momentum peringatan Hardiknas yang megambil tema 'Bergerak Bersama, Lanjutkan Merdeka Belajar' tersebut menunjukkan bahwa gerakan Merdeka Belajar harus dapat terus diupayakan agar bisa keberlanjutannya untuk Indonesia yang lebih baik.
"Kota Malang akan terus berkomitmen untuk melanjutkan gerakan Merdeka Belajar, karena sampai saat ini, gerakan ini telah memberikan dampak positif bagi anak didik dan juga guru pengajarnya. Mereka lebih bisa mengekspresikan cara belajar dan mengenal metode-metode belajar baru yang dibutuhkan anak-anak," ucapnya.
Namun, lanjut Wahyu, supaya bisa berjalan, maka diperlukan dukungan dari semua pihak, untuk itu sangat penting bagi semua agar dapat bergotong royong memastikan anak-anak mendapatkan pendidikan yang layak.
"Perlu dukungan dari seluruh elemen masyarakat terutama keluarga dan lingkungan sekitar tempat tinggal anak-anak kita sangat penting dan menentukan suksesnya pendidikan yang mereka jalankan, saya meminta kepada masyarakat untuk ikut berperan aktif mendorong dan mastikan anak-anak mendapatkan pendidikan yang layak," terangnya.
Sedangkan, lanjut Wahyu, saat ini Pemkot Malang memiliki pekerjaan rumah (PR) yang perlu diselesaikan untuk menunjang gerakan Merdeka Belajar, dengan memperhatikan kesejahteraan guru, khususnya status GTT-PTT.
"Memang ada saja PR-nya, tapi saya rasa sudah cukup semua. Cuma memang kita harus perjuangkan status GTT/PTT di tahun 2024 ini, semoga saja segera terwujud," tegasnya.
Sementara, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kota Malang, Suwarjana mengatakan, ada sekira 1.300 Guru Tidak Tetap dan Pegawai Tidak Tetap (GTT-PTT) yang diharapkan dapat diangkat menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) pada tahun 2024 ini, sehingga para tenaga pendidik ini mampu mendapatkan kepastian dan hak-hak yang lebih baik sebagai tenaga pendidik.
"GTT-PTT di kami ada sekira 1.200 sekian, ya hampir 1.300 an yang belum terangkat, sehingga statusnya masih non-ASN. Mudah-mudahan, harapannya mereka ini bisa diangkat menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di tahun ini," katanya.
Menurut Suwarjana, di Peringatan Hardiknas tahun ini mencerminkan semangat untuk meningkatkan kualitas pendidikan secara kolektif, termasuk dalam hal kesejahteraan para guru, khususnya GTT -PTT.
"Pemkot Malang akan berupaya untuk meningkatkan status para guru non-ASN dalam menjadi PPPK, sejalan dengan semangat Merdeka Belajar yang mendorong inovasi dan kemandirian dalam pendidikan," tukasnya. (*)
Editor : Rizqi Ardian
What's Your Reaction?
