Ini Alasan Muhammadiyah Tetapkan 1 Ramadan 1447 H pada 18 Februari 2026

SUARAJATIMPOST.COM — Penerapan Kalender Hijriah Global Tunggal (KHGT) terus memicu diskusi di tengah masyarakat. Dinamika ini dinilai sebagai bagian dari proses penyempurnaan sistem kalender Islam yang lebih terintegrasi dan berorientasi jangka panjang.

Pakar falak Muhammadiyah, Arwin Juli Rakhmadi Butar-Butar, memaparkan alasan di balik ketetapan Muhammadiyah mengenai awal Ramadan 1447 Hijriah yang jatuh pada Rabu, 18 Februari 2026.

Pertama, penetapan resmi tersebut tertuang dalam Maklumat Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 2/MLM/I.0/E/2025 serta penjelasan Majelis Tarjih dan Tajdid Nomor 01/MLM/I.1/B/2025. Keputusan ini merujuk pada KHGT sebagai metode resmi organisasi, menggantikan metode wujudul hilal yang digunakan sebelumnya.

Kedua, implementasi KHGT mengacu pada tiga unsur utama, yaitu Prinsip, Syarat, dan Parameter (PSP). Salah satu parameternya adalah posisi hilal pasca-ijtimak dengan ketinggian minimal 5 derajat dan elongasi 8 derajat di wilayah mana pun di permukaan bumi, tanpa batasan teritorial.

Ketiga, untuk awal Ramadan 1447 H, parameter tersebut telah terpenuhi di Alaska, Amerika Serikat, dengan ketinggian hilal dan elongasi. 

Konjungsi (ijtimak) sendiri terjadi pada Selasa, 17 Februari 2026 pukul 12.01 UTC atau 19.01 WIB sebagai tanda astronomis dimulainya bulan baru. Berdasarkan tercapainya kriteria di Alaska tersebut, Muhammadiyah menetapkan 1 Ramadan pada Rabu, 18 Februari 2026.

Keempat, kondisi berbeda terjadi di Indonesia. Saat matahari terbenam pada hari tersebut, posisi hilal di wilayah tanah air masih berada di bawah ufuk (negatif). Hal ini menyebabkan kriteria MABIMS (tinggi minimal 3 derajat dan elongasi 6,4 derajat) yang digunakan Pemerintah belum terpenuhi. Pemerintah diperkirakan menetapkan awal Ramadan pada Kamis, 19 Februari 2026, meski keputusan resmi tetap menunggu sidang isbat.

Kelima, penerapan KHGT berlandaskan argumentasi teologis yang menekankan prinsip kesatuan umat (ummah wahidah). Konsep ini memandang sistem waktu Islam sebagai ranah sosial-muamalah yang bersifat global. Hadis mengenai perintah berpuasa dipahami secara universal bagi seluruh umat Islam tanpa sekat geografis.

Keenam, pemahaman tersebut melahirkan konsep fikih ittihad al-mathali’ (matlak global). Jika hilal terbukti secara definitif di satu wilayah bumi, maka ketetapan tersebut berlaku global. Muhammadiyah menggunakan prinsip ini karena hilal telah memenuhi parameter di Alaska.

Ketujuh, baik Muhammadiyah maupun Pemerintah sama-sama menggunakan pendekatan hisab imkan rukyat, namun berbeda dalam implementasi. KHGT Muhammadiyah menggunakan parameter 5-8 sebagai hasil definitif tanpa verifikasi rukyat lapangan, sementara kriteria Pemerintah mensyaratkan konfirmasi rukyat di batas teritorial Indonesia.

Kedelapan, perbedaan juga terletak pada aspek kepastian. KHGT memungkinkan penetapan kalender jauh hari untuk perencanaan aktivitas umat. Sebaliknya, metode pemerintah menghasilkan keputusan definitif setelah rangkaian rukyat dan sidang isbat dilaksanakan.

Kesembilan, potensi perbedaan awal Ramadan ini ditegaskan bukan merupakan persoalan akidah, melainkan perbedaan teknis dalam implementasi kriteria. 

Secara fikih, kedua pihak memiliki dasar argumentasi, metodologi ilmiah, serta pertimbangan maslahat masing-masing. Segala kritik terhadap implementasi KHGT dipandang sebagai upaya konstruktif dalam penyempurnaan sistem kalender Islam. (**) 

Sumber: muhammadiyah.or.id

Penulis: Rainila Otek, Mahasiswa Magang Unitri Malang 

Editor: Syaiful Aries