Akademisi ITS Gandeng Industri dan Pemerintah Rumuskan Kebijakan Revitalisasi Manufaktur

Sebagai hasil dari forum tersebut, para peserta sepakat merumuskan berbagai gagasan strategis dalam bentuk white paper kebijakan. Dokumen tersebut diharapkan menjadi rekomendasi konkret bagi pemerintah pusat dalam memperkuat sektor manufaktur nasional.

06 Mar 2026 - 19:24
Akademisi ITS Gandeng Industri dan Pemerintah Rumuskan Kebijakan Revitalisasi Manufaktur
Diskusi roundtable yang digagas akademisi ITS di auditorium SIMT ITS Cokroaminoto Surabaya (Ryan/SJP)

SURABAYA, SJP - Ancaman melemahnya sektor manufaktur kembali menjadi sorotan. Padahal selama puluhan tahun, industri manufaktur dikenal sebagai tulang punggung perekonomian nasional karena mampu menyerap tenaga kerja besar sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi. 

Di tengah tantangan global dan meningkatnya ketergantungan impor, kalangan akademisi, pemerintah, dan pelaku industri berupaya merumuskan langkah strategis untuk menghidupkan kembali sektor tersebut.

Upaya itu salah satunya dilakukan melalui forum Roundtable Discussion “Penyelamatan Manufaktur Indonesia: Sinergi Pemerintah, Bisnis, dan Akademisi” yang digelar oleh Pusat Studi Pengembangan Industri dan Kebijakan Publik (PSPI-KP) di lingkungan Institut Teknologi Sepuluh Nopember di Surabaya.

Forum tersebut mempertemukan akademisi, pejabat pemerintah, serta pimpinan industri strategis nasional untuk merumuskan rekomendasi kebijakan revitalisasi industri manufaktur Indonesia melalui pendekatan triple helix, yakni kolaborasi antara pemerintah, dunia usaha, dan perguruan tinggi.

Ketua PSPI-KP ITS sekaligus moderator forum, Dr. Ir. Arman Hakim Nasution, M.Eng, menjelaskan bahwa diskusi tersebut merupakan langkah lanjutan dari penyusunan white paper kebijakan industri yang sebelumnya telah digagas oleh Dewan Pakar Ikatan Alumni ITS.

“Roundtable discussion ini tujuannya merumuskan bagaimana kebijakan revitalisasi industri yang seharusnya diambil oleh pemerintah,” ujar Arman saat dikonfirmasi pada Jumat (6/3/2026).

Menurutnya, dokumen rekomendasi yang dihasilkan nantinya akan dipresentasikan kepada sejumlah kementerian sebelum disampaikan kepada Presiden sebagai bahan pertimbangan kebijakan nasional.

“Kita tidak ingin rekomendasi ini hanya ada di meja. Nanti akan kita presentasikan ke Menko Perekonomian, bidang BUMN, hingga badan komunikasi pemerintah sebelum disampaikan ke Presiden,” katanya.

Ancaman Deindustrialisasi Dini

Dalam paparannya, Arman menyoroti tren penurunan kontribusi sektor manufaktur terhadap produk domestik bruto (PDB) nasional. Menurutnya, Indonesia saat ini menghadapi fenomena deindustrialisasi dini, yaitu ketika kontribusi industri manufaktur menurun sebelum negara mencapai tingkat industrialisasi yang matang.

“Kalau manufaktur Indonesia sampai hilang, jurusan teknik di perguruan tinggi bisa-bisa ikut kehilangan relevansi. Itu yang tidak boleh terjadi,” ujarnya.

Ia juga menilai target pertumbuhan ekonomi tinggi, yakni 8 persen oleh Presiden Prabowo tidak akan berdampak besar apabila sektor manufaktur tidak diperkuat, karena sektor itu memiliki daya serap tenaga kerja yang besar.

“Pertumbuhan ekonomi tinggi tidak berarti banyak kalau penyerapan tenaga kerjanya kecil. Revitalisasi manufaktur penting agar pertumbuhan itu berkualitas,” tambahnya.

Arman mengungkapkan, forum tersebut juga dilatarbelakangi kondisi sejumlah BUMN manufaktur strategis yang tengah menghadapi tekanan finansial, seperti PT Barata Indonesia (Barata) dan PT Boma Bisma Indra (BBI).

“Contoh saja PT Barata, itu masih punya order sekarang, tetapi kondisi keuangan terguncang. Kalau tidak diselamatkan sebagai program strategis nasional, bisa saja industri ini benar-benar kolaps,” ujarnya.

Pemerintah Soroti Ketergantungan Impor Industri

Sementara itu, Setia Diarta, Dirjen Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi, dan Elektronika (ILMATE) di Kementerian Perindustrian Republik Indonesia, memaparkan kondisi terkini sektor industri manufaktur nasional. Ia menyebutkan bahwa sektor ILMATE masih mencatat pertumbuhan positif pada 2025.

“Sektor ILMATE tumbuh sekitar 5,41 persen pada 2025, naik dari 4,47 persen pada tahun sebelumnya,” ujarnya.

Namun demikian, ia mengakui masih tingginya ketergantungan industri nasional terhadap bahan baku impor.

“Kita memang masih banyak mengimpor baja, tetapi sebagian besar adalah bahan baku yang dibutuhkan industri dalam negeri,” jelasnya.

Menurut Setia, pemerintah berupaya memperkuat ekosistem industri agar pelaku manufaktur dalam negeri mampu bersaing secara global.

“Kementerian Perindustrian bukan hanya pengawas, tetapi juga dirijen yang harus menyinergikan berbagai pihak,” katanya.

Ia juga menekankan pentingnya hilirisasi sumber daya alam seperti nikel, bauksit, dan tembaga untuk memperkuat industri logam nasional.

“Hilirisasi menjadi agenda penting karena ekspor produk logam olahan sudah memberikan kontribusi devisa yang sangat besar,” ujarnya.

PT PAL Jadi Lokomotif Industri Maritim

Dalam sesi diskusi industri, Senior Executive Vice President (SEVP) Transformasi Manajemen PT. PAL (Penataran Angkatan Laut), Laksda TNI (Purn) A.R. Agus Santoso, memaparkan bahwa dalam beberapa tahun terakhir kinerja PT PAL meningkat signifikan.

“Order yang dulu sekitar Rp2,5 triliun sekarang sudah mencapai sekitar Rp48 triliun. Kalau dulu pembangunan kapal bisa sampai 22 bulan, sekarang bisa kita selesaikan sekitar delapan bulan,” ujarnya.

Menurut Agus, penguatan industri maritim dapat menjadi penggerak kebangkitan manufaktur nasional karena melibatkan banyak sektor pendukung.

“Industri maritim bukan hanya galangan kapal, tetapi juga banyak industri lain yang ikut terlibat,” jelasnya.

Ia juga menekankan pentingnya sinergi antara industri, akademisi, dan pemerintah dalam memperkuat ekosistem manufaktur.

Selaku penanggap dari paparan PT PAL, Prof. Patdono Suwignjo, M.Eng.Sc. selaku Guru Besar Teknik Sistem dan Industri ITS menilai kolaborasi antara perguruan tinggi dan industri harus menghasilkan solusi nyata bagi kebutuhan produksi.

“Penelitian yang dilakukan perguruan tinggi harus praktis dan bisa langsung digunakan untuk menyelesaikan masalah di industri,” ujarnya.

Ia juga menyoroti persoalan kesejahteraan pekerja di sektor manufaktur yang dinilai masih tertinggal dibanding sektor jasa.

“Banyak talenta terbaik yang akhirnya pindah ke perusahaan lain karena persoalan kesejahteraan,” katanya.

Patdono juga mengusulkan agar sinergi industri tidak hanya melibatkan perusahaan tertentu saja, tetapi juga memperkuat kolaborasi dengan PT INKA sebagai salah satu pemain penting di industri transportasi nasional.

Peluang Manufaktur di Sektor Energi

Sementara itu, Direktur PT Barata Indonesia, Hertyoso Nursangsoko, menilai sektor energi dapat menjadi peluang besar bagi industri manufaktur nasional. Menurutnya, Indonesia masih membutuhkan banyak infrastruktur energi yang dapat diproduksi oleh industri dalam negeri.

“Barata memiliki kemampuan untuk membuat berbagai komponen pembangkit listrik hingga tangki penyimpanan migas. Namun, industri ini membutuhkan modal kerja besar dengan waktu pengembalian yang panjang,” katanya.

Dari sisi akademisi, Prof. Ir. Alva Edy Tontowi M.Sc., Ph.D. dari Teknik Industri UGM menilai tantangan besar industri manufaktur Indonesia adalah penguasaan teknologi inti.

“Kita sering hanya menjadi pengguna teknologi dari luar tanpa benar-benar menguasai desainnya,” ujarnya.

Ia juga menyoroti pentingnya sertifikasi dan standarisasi produk agar industri lokal dapat bersaing di pasar global.

“Salah satu hambatan besar produk manufaktur lokal adalah masalah sertifikasi,” katanya.

Selaku penanggap dari paparan PT Barata Indonesia, Kepala Biro Perencanaan di Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia, Hariyanto, memaparkan sejumlah peluang industri manufaktur di sektor energi. Ia menyebutkan bahwa pemerintah menargetkan peningkatan produksi bioetanol nasional secara signifikan.

“Produksi bioetanol kita sekarang sekitar 300 hingga 350 ribu kiloliter, padahal kebutuhan bisa mencapai satu juta kiloliter. Kita butuh sekitar 35 sampai 40 pabrik gula baru dengan kapasitas besar,” katanya.

Selain itu, pembangunan infrastruktur tangki penyimpanan bahan bakar juga membuka peluang bagi industri logam dalam negeri.

Sebagai hasil dari forum tersebut, para peserta sepakat merumuskan berbagai gagasan strategis dalam bentuk white paper kebijakan. Dokumen tersebut diharapkan menjadi rekomendasi konkret bagi pemerintah pusat dalam memperkuat sektor manufaktur nasional.

Arman menegaskan bahwa kolaborasi antara akademisi, industri, dan pemerintah merupakan kunci untuk menghidupkan kembali kejayaan manufaktur Indonesia.

“Harapannya kompetensi manufaktur yang sudah dimiliki Indonesia tidak hilang begitu saja. Kalau industri manufaktur kita kuat, maka ekosistem pendidikan teknik juga akan berkembang,” pungkasnya. (*)

Editor : Rizqi Ardian

What's Your Reaction?

like

dislike

love

funny

angry

sad

wow