Pelatihan Guru Kurang Merata, Kebijakan Pemerintah Dinilai tidak Adil

Suarajatimpost.com - Pemerhati Pendidikan Doni Koesoema Albertus mengkritik ketidakmerataan kompetensi tenaga pendidik di Indonesia, yang menurutnya disebabkan oleh kebijakan pelatihan guru yang tidak adil. Doni menjelaskan bahwa meskipun pemerintah telah meluncurkan kebijakan pelatihan guru, yang dilatih cenderung hanya itu-itu saja, terutama pada masa kepemimpinan Nadiem Makarim. Guru-guru yang sering mendapat kesempatan pelatihan umumnya adalah instruktur nasional, guru yang aktif, dan mereka yang sudah terlibat dalam program-program tertentu.

Namun, Doni menyoroti ketimpangan tersebut, terutama bagi guru-guru di daerah terpencil dan sekolah swasta, termasuk yang ada di Jakarta. Dalam konteks Kurikulum Merdeka, mereka tidak mendapatkan akses pelatihan. Menurutnya, kebijakan pelatihan guru yang diterapkan pemerintah sangat tidak adil karena hanya menjangkau segelintir guru, sementara yang lainnya dibiarkan tanpa kesempatan yang sama.

Lebih lanjut, Doni menilai bahwa kelompok yang paling sering mendapatkan pelatihan adalah guru-guru aktif dalam program Sekolah Penggerak dan Guru Penggerak. Padahal, tidak semua sekolah memiliki guru penggerak, dan tidak semua sekolah terlibat dalam program Sekolah Penggerak. 

"Katanya guru penggerak dan sekolah penggerak untuk mentransformasi, faktanya tidak ada transformasi, penyebaran-penyebaran tidak ada, hanya berguna bagi guru itu sendiri. Kalau guru yang lain diberi pelatihan yang sama dengan kualitas yang sama, hasilnya pasti akan sama," kata Doni.

Doni juga mengkritik besar anggaran yang dialokasikan untuk program guru dan sekolah penggerak, yang menurutnya sangat besar. Padahal, dana tersebut seharusnya dapat didistribusikan lebih merata agar lebih banyak guru di berbagai daerah mendapatkan kesempatan pelatihan. 

"Guru penggerak dan sekolah penggerak diberi dana begitu besar, sehingga itu membuat guru-guru yang lain tidak mendapatkan porsi perhatian," ungkap Doni.

Menurut Doni, kondisi ini sangat merugikan guru-guru yang berada di daerah terpencil, yang seringkali kekurangan fasilitas seperti akses internet. Ia berpendapat bahwa untuk memastikan guru-guru di daerah terpencil mendapatkan pelatihan yang memadai, dibutuhkan anggaran yang lebih besar dibandingkan dengan guru di kota. 

"Mereka harusnya diprioritaskan. Memang mahal biaya untuk pelatihan mereka di daerah. tetapi itu harus dilakukan kalau tidak mereka tidak akan bisa mendapatkan kesempatan untuk berlatih, untuk mengembangkan kompetensi guru," pungkas Doni. (**)

sumber: investor.id

Editor: Ali Wafa