Warga Terdampak Bendungan Lahor Soroti E-Toll Berbiaya, PJT I Sebut Kebijakan Sedang Dievaluasi

MALANG, SJP – Kebijakan penerapan portal E-toll di kawasan Bendungan Lahor alias bendungan Karangkates menuai penolakan dari masyarakat terdampak.

Ratusan warga dari Kecamatan Sumberpucung, Selorejo, dan Dusun Rekesan menggelar aksi unjuk rasa menuntut pembebasan tarif secara penuh, karena sistem kartu yang disebut gratis dinilai masih membebani warga, Senin (26/1/2026).

Aksi tersebut dikoordinatori oleh Rahman Arifin yang menyampaikan bahwa tuntutan warga berangkat dari kondisi nyata masyarakat sekitar bendungan yang setiap hari harus melintas di wilayahnya sendiri.

Menurutnya, kebijakan kartu member yang mewajibkan biaya perpanjangan dan penggantian kartu tidak sejalan dengan makna pembebasan tarif.

“Keinginan masyarakat itu sederhana, warga sekitar dan yang terdampak diberikan kartu gratis,” ujar Rahman Arifin, Senin siang (26/6/2025).

Ia menjelaskan, kartu gratis yang beredar saat ini memiliki masa berlaku terbatas dan harus diperbarui setiap enam bulan dengan biaya tertentu. Kondisi tersebut dinilai justru menambah beban ekonomi warga.

“Enam bulan harus memperbarui dengan biaya Rp35 ribu. Kalau kartu hilang, biayanya Rp100 ribu. Bagi kami itu bukan gratis,” ungkapnya.

Rahman menegaskan, perjuangan warga melalui demonstrasi aksi damai ini, bukan semata soal tarif, melainkan menyangkut hak sosial atas wilayah yang sejak lama menjadi ruang hidup masyarakat dan kini terdampak pembangunan bendungan.

“Di sana ada tanahnya leluhur kami, sekarang untuk lewat saja harus bayar,” katanya.

Dalam aksi damai tersebut, massa juga menyatakan sikap melalui pembubuhan tanda tangan pada kain putih sebagai simbol penolakan atas kebijakan yang dinilai belum adil. Warga meminta adanya kejelasan sikap dari pihak pengelola dalam waktu dekat.

“Diterima atau tidak, yang penting ada jawaban jelas. Kita tunggu batas waktunya,” tegas Rahman.

Adapun lima tuntutan yang disampaikan massa meliputi penerapan SOP petugas portal yang humanis, pembebasan pungutan bagi pelajar, angkutan umum Malang–Blitar, warga terdampak Bendungan Lahor, serta pelaku UMKM di kawasan Sumberpucung, Selorejo, dan Rekesan.

Massa juga mengancam akan menggelar aksi lanjutan dengan jumlah lebih besar jika tuntutan tidak direspons dalam 15 kali 24 jam.

Menanggapi aksi tersebut, Kasub Divisi Pengusahaan 2 WS Brantas Perum Jasa Tirta I, Batu Sakti, menyatakan bahwa seluruh aspirasi masyarakat akan menjadi bahan evaluasi internal. Ia mengakui bahwa kebijakan E-toll Bendungan Lahor telah memasuki fase peninjauan.

“Memang sudah waktunya dilakukan evaluasi. Setelah berjalan sekian waktu, tentu kita lihat apa yang perlu ditingkatkan,” ujarnya.

Ia menyebutkan, hingga saat ini sekitar 3.700 kartu member telah dibagikan kepada masyarakat terdampak, terdiri dari berbagai klasifikasi. Menurutnya, sistem E-toll diterapkan untuk memastikan pencatatan kendaraan dan retribusi berjalan akuntabel.

“Yang ingin kami kontrol adalah lalu lintas kendaraan agar bisa dipertanggungjawabkan. Kalau tanpa media kartu, sulit membedakan warga dan pengguna dari luar,” jelasnya.

Batu Sakti menambahkan, biaya kartu merupakan bagian dari operasional sistem yang digunakan bersama, dengan tujuan menciptakan pendapatan yang transparan dan dapat dipertanggungjawabkan.

“Ini supaya pendapatan yang masuk benar-benar akuntabel,” imbuhnya.

Ia juga mengungkapkan bahwa sejak diberlakukannya sistem E-toll, setoran retribusi ke Bapenda Kabupaten Malang mengalami peningkatan signifikan dibandingkan sistem manual sebelumnya.

“Hasilnya jauh meningkat dan manfaatnya bisa dilihat dari fasilitas yang sudah terpasang di sepanjang jalur bendungan,” katanya.

Sementara itu, pengelola portal Lahor, Ismail, menjelaskan bahwa terdapat dua jenis kartu member, yakni kartu gold yang bersifat gratis dan kartu prabayar. Kartu gold didistribusikan melalui pemerintah desa kepada warga dalam radius tertentu.

“Yang gold itu benar-benar gratis dan dibagikan satu pintu melalui kelembagaan desa,” jelasnya.

Sedangkan kartu prabayar dikenakan biaya awal pada bulan pertama, dengan ketentuan berbeda berdasarkan jarak tempat tinggal pengguna. Untuk masyarakat umum, pembayaran dilakukan menggunakan E-toll dengan tarif Rp1.000 bagi kendaraan roda dua dan Rp3.000 untuk kendaraan roda empat setiap kali melintas.

“Yang di luar radius desa terdampak tarifnya berbeda, tapi iuran bulanannya tetap Rp15 ribu,” pungkasnya. (*)

Editor : Rizqi Ardian