Wali Kota Malang Sutiaji Datangi Para Demonstran Dari Driver Ojol Malang
Wali Kota Malang Sutiaji datangi para pendemo yang sudah memadati Balai Kota Malang dan Kantor DPRD guna lakukan mediasi temukan solusi terbaik atas problematika keputusan Gubernur Jawa Timur tentang Tarif yang masih dianggap belum dilaksanakan aplikator (pengelola transportasi Online)
Kota Malang, SJP - Wali Kota Malang Sutiaji datangi demonstran driver ojek Malang yang berada depan Kantor DPRD Kota Malang sekira pukul 11.00 WIB, guna mendengar atensi dari para pendemo.
Kehadiran Sutiaji mendatangi demonstran untuk melakukan mediasi antara perwakilan dari paguyuban driver online dan memanggil perwakilan pihak aplikator transportasi online.
Berada di ruang sidang Balai Kota Malang Sutiaji laksanakan audensi bersama perwakilan para pengemudi taksi dan ojek online serta tiga pengelola aplikasi transportasi online.
Agenda mediasi juga dihadiri pemerintah daerah Forkompimda, Dinas Perhubungan (Dishub), OPD serta satpol PP.
Sutiaji mengurai jika pihaknya berupaya melanjutkan keputusan Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa dari tembusan Kementerian Perhubungan.
“Teman-teman driver ojol itu mintanya tidak muluk-muluk, gimana tarif yang sudah ditentukan di keputusan gubernur itu dilaksanakan,” kata Sutiaji.
Dalam hal aturan pemerintah daerah sebagai Wali Kota Sutiaji tidak bisa memberikan sanksi kepada para pengelola aplikasi transportasi online sebab hubungan antara aplikator dan pengemudi/pekerja hubungannya mitra.
Oleh karena itu pihaknya berupaya persiapkan aplikasi sebagai alternatif apabila pihak aplikator yang sudah ada seperti Gojek, Maxim serta Grab tetap tidak ada titik temu.
Tentunya, aplikasi yang bakal menjadi Aplikator lokal malang bakal menggandeng stakeholder untuk berkolaborasi dengan komunitas start-up dan driver ojol.
“Ini bukan gertak sambal lagi, ada tim khusus yang meminta untuk Tugu Aneka Usaha, perwakilan driver, kami nanti ada kominfo, teman-teman komunitas, dan teman-teman start-up yang ingin membuat aplikasi lokal. Mohon ini kalau benar-benar sudah punya, maka bisa jadi ancaman bagi mereka,” jelasnya.
Hal ini merupakan alternatif solusi kesejahteraan tarif dasar yang ditentukan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Timur melalui Surat Keputusan (SK) Gubernur bisa diterapkan dan dipatuhi sepenuhnya oleh penyedia aplikasi transportasi online.
“Maka kami minta juga aplikator tadi untuk menerapkan itu (SK Gubernur Jatim),” tandasnya.
Sebelumnya diberitakan suarajatimpost.com, ratusan driver ojol Malang lakukan demo di depan Kantor DPRD Kota Malang.
Para pendemo menuntut agar aplikator (pengelola transportasi online) bisa menerapkan tarif dasar sesuai peraturan Keputusan Gubernur (Kepgub) Nomor 188/290/KPTS/013/2023 tentang Tarif Angkutan Sewa Khusus di Provinsi Jawa Timur. (*)
Editor : Queen Ve
What's Your Reaction?
