Turunkan Stunting, Wapres Ma'ruf Amin Berikan Insentif Fiskal untuk Lamongan
Pemberian insentif fiskal sebesar 6.120.353.000 kepada Pemkab Lamongan ditujukan untuk membantu percepatan penurunan angka stunting di daerah. Karena percepatan penurunan kasus stunting menjadi bagian prioritas pembangunan negara.
Kabupaten Lamongan,SJP - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lamongan berkomitmen turunkan kasus stunting dengan melakukan berbagai upaya.
Upaya penangan stunting mendapatkan bantuan langsung dari Wakil Presiden Republik Indonesia Maruf Amin, yang diterima oleh Wakil Bupati Lamongan Abdul Rouf saat Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Percepatan Penurunan Stunting 2023, pada Jumat (6/10/2023) di Istana Wakil Presiden RI Jakarta Pusat.
Pemberian insentif fiskal sebesar Rp 6.120.353.000 kepada Pemkab Lamongan ditujukan untuk membantu percepatan penurunan angka stunting di daerah. Karena percepatan penurunan kasus stunting menjadi bagian prioritas pembangunan.
"Dalam penanganan kasus stunting kita terapkan kolaborasi penthahelix. Pemerintah akan memastikan koordinasi di lapangan dan implementasi pelaksanaan program agar lebih tepat sasaran. Sehingga angka stunting rata rata nasional saat ini 21,6 persen dapat memenuhi pencapaian target angka stunting 14 persen di tahun 2024," tutur Ma'ruf Amin.
Lanjutnya, Ma'ruf mengingatkan akan tantangan dalam penanganan kasus ini. Tantangan tersebut ialah keterbatasan waktu dan dihadapkan pada tahun politik. Ma'ruf meminta kepada seluruh pihak terkait untuk fokus.
"PR kita adalah memastikan bagaimana pencapaian target yang mana akan bersamaan dengan tahun politik. Kita semua harus fokus untuk mencapai target yang telah kita sepakati," tegasnya.
Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Hasto Wardoyo mengungkapkan, berhasilnya percepatan penurunan stunting sejak tahun 2018 dengan penurunan angka hingga 9,2 persen, merupakan hasil kerja bersama para pihak.
Selain itu juga ditunjang dengan program intervensi spesifik dalam upaya penurunan stunting seperti sosialisasi, edukasi, dan komunikasi untuk merubah perilaku masyarakat, khususnya ibu hamil.
Serta intervensi sensitif, menurut Hasto, salah satu yang menjadi masalah saat ini adalah akses air minum dan sanitasi. Sebagai contoh, saat ini masih banyak masyarakat yang enggan buang air besar (BAB) di jamban meskipun telah disediakan jamban secara gratis.
Di Kota Soto sendiri sudah banyak program yang telah diluncurkan untuk atasi kasus stunting, salah satunya baru saja dilaunching ialah program 1-10-100 yang dicetuskan TP PKK (Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga) Lamongan.
Program yang mengusung konsep orang tua asuh untuk anak-anak penderita stunting dalam bentuk 1 paket diisi untuk 10 balita stunting untuk 100 hari (selama 3 bulan), diyakini efektif tekan angka stunting di Kabupaten Lamongan karena sasaran yang dituju ialah balita stunting.
Program yang baru saja direalisasikan satu bulan ini sudah mampu mengayomi 869 balita stunting di Kabupaten Lamongan. Ditargetkan akan mengentas 2000 kasus stunting di Kabupaten Lamongan 2023. Pasalnya kasus stunting di Kabupaten Lamongan tahun 2022 ini ada 2.900 kasus stunting atau 27,5 persen. (**)
Editor: Queen Ve
What's Your Reaction?
