Tujuh Fraksi DPRD Gresik Sampaikan PU RAPBD 2024

Kabupaten Gresik, SJP – Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) tahun anggaran 2024 terus dibahas oleh DPRD Gresik.

Terbaru, tujuh fraksi legislatif melalui juru bicara (jubir) masing-masing menyampaikan Pandangan Umum (PU) Fraksi dalam rapat paripurna di gedung DPRD Gresik.

Jubir FKB, Abdullah Hamdi menyampaikan bahwa dalam Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) tahun 2024, Pemerintahan Daerah telah menetapkan tema pembangunan.

Tema itu adalah ‘Transformasi Industri Ramah Lingkungan, Perdagangan yang Didukung oleh Digitalisasi Ekonomi, dan Kesiapan Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing’.

"Kami berharap, segala jenis alokasi anggaran pada 2024 benar-benar dikonsentrasikan untuk menjawab permasalahan sebagaimana tematik yang telah dirancang tersebut," ucapnya.

Hamdi menyebutkan bahwa, industri ramah lingkungan memerlukan pengawasan ketat dalam hal perizinan dan penegakan peraturan serta peningkatan alokasi anggaran dan peningkatan peran, khususnya pada dinas yang menangani soal lingkungan hidup.

Kemudian, tata kelola potensi pencemaran lingkungan akibat industrialisasi, serta baik buruknya kualitas penanganan sampah industri dapat berimplikasi juga pada peningkatan pendapatan daerah jika hal ini bisa dikelola secara baik.

Pembangunan dan pengelolaan sampah serta peningkatan fasilitas dan infrastruktur penanganan limbah industri seharusnya menjadi salah satu prioritas dalam nota anggaran tahun 2024.

Menurut Abdullah Hamdi, secara umum FPKB menyoroti tematik soal penyiapan Sumber Daya Manusia (SDM) yang unggul dan berdaya saing bahwa tema ini juga menjadi tema pembangunan pada tahun 2023.

Namun, ia melanjutkan, sayangnya setelah mengikuti berbagai pembahasan pada tahun 2023 ternyata tema penyiapan SDM yang unggul dan berdaya saing hanyalah angan-angan belaka. 

"Sehingga kami harap betul bahwa pada tahun 2024, Pemerintah Daerah benar-benar mengalokasikan anggaran maksimal soal kesiapan SDM untuk bersaing di era industrialisasi yang sedang massif pada beberapa tahun terakhir ini," ungkapnya.

Fraksi PKB, kata Hamdi, juga menyorot feedback pemerintah soal penyiapan SDM setelah adanya pembangunan Smelter terbesar di dunia milik PT Freeport indonesia di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Java Integrated Industrial and Ports Estate ( JIIPE), serta ketenagakerjaan.

Menurutnya, dalam kurun 2 tahun terakhir, Kabupaten Gresik diserbu oleh ribuan tenaga kerja luar Gresik, sedangkan warga Gresik sendiri hanya menjadi penonton dan tidak bisa ambil bagian untuk mengisi industrialisasi di tanah kelahirannya sendiri.

"Makanya, anggaran untuk penyiapan SDM berupa pelatihan-pelatihan kerja dan peningkatan kualitas Balai Latihan Kerja (BLK) harusnya diperhatikan betul dalam porsi anggaran pada tahun 2024 mendatang agar SDM Gresik tidak semakin tertinggal," ujarnya. 

"Apa bangganya dengan notabene Kota Industri namun SDM yang berdaya saing tidak dipersiapkan secepat dan sedini mungkin?" imbuhnya.

Pada kesempatan ini, kata Hamdi, Fraksi PKB, juga mengkritisi beberapa jenis kegiatan yang tiba-tiba muncul pada pembahasan anggaran dan cenderung tidak sesuai dengan tematik pembangunan daerah seperti honor-honor dan kenaikan gaji tunjangan.

Ironisnya, jelas Hamdi, usulan tambahan anggaran ini muncul setelah pembacaan Nota R-APBD 2024 yang disampaikan Wakil Bupati Aminatun Habibah beberapa waktu yang lalu.

Ia menyebut, ini mengindikasikan bahwa konsep perencanaan anggaran daerah dan penetapan kebijakan umum anggaran kita sangat lemah.

"FKB berharap ada perubahan pola perencanaan penganggaran daerah sehingga kita semua bisa konsisten dari perencanaan hingga eksekusi anggaran. Anggaran “titipan” tidak perlu dimasukkan jika tidak sesuai dengan tematik rencana kerja yang telah ditetapkan," cetusnya.

Hamdi lantas mencontohkan, dalam pembahasan anggaran antara Badan Anggaran dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) pada 12 Oktober yang lalu, muncul anggaran “dadakan” untuk pembangunan Gresik Universal Science sebesar Rp 22 miliar.

"FPKB menolak keras karena konsep pembangunan gedung tersebut belum jelas dan tidak tertuang dalam rencana kerja sebelumnya. Meskipun berkonsep bagus," terangnya.

FKB tambah Hamdi, juga menyorot anggaran 'dadakan' lainnya berkaitan dengan pembangunan infrastruktur. Semuanya harus dicermati ulang, mengingat ada beban anggaran sebesar Rp 75 miliar yang direncanakan untuk membayar piutang proyek pada tahun 2023.

Ia menyatakan, prinsip efisiensi anggaran sudah sepatutnya menjadi isu utama pada belanja 2024 mendatang. Kenaikan gaji sebesar 8% yakni 88,8 miliar adalah hasil penyesuaian dengan APBN 2024.

"Namun pada pembahasan terakhir, kami mencermati bahwa dalam dokumen APBD belum ada penyesuaian nominal pendapatan transfer, padahal daerah se-Indonesia dikabarkan menerima total 25,8 triliun," pungkasnya.

Jubir Fraksi Gerindra, Mochammad Zaifudin dalam PUnya menyatakan, Program Nawa Karsa Bupati Gresik, Fandi Akhmad Yani dan Wabup Aminatun Habibah sebagai janji politik yang menitik beratkan pada penanganan isus- isu strategis yang ada di Kabupaten Gresik.

Antara lain, peningkatan kualitas pendidikan, penurunan angka kemiskinan, peningkatan Infrastruktur, penanggulangan banjir, dan persampahan.

Menurut Zaifudin, dalam Nota Keuangan Rancangan Pendapatan Daerah Tahun 2024 sebesar Rp 3. 636.534.627.869, sedangkan Belanja Daerah Sebesar 3.605.113.188.630. Sehingga diperkirakan surplus (berlebih) sebesar Rp 31.421.439.239.

"Fraksi Gerindra terkejut setelah pembahasan TAPD dan Badan Anggaran ternyata nota keuangan yang disampaikan bupati sudah berbeda dengan yang disampaikan Tim Anggaran. Khususnya dalam belanja daerah mengalami Kenaikan sebesar Rp 305.154. 659. 491,28," pungkasnya. (*)

Editor: Ronny Wicak