Simulasi Pemungutan Suara di Jombang, KPU Jatim Ingatkan Mitigasi Risiko

JOMBANG, SJP - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Jombang menggelar simulasi pemungutan suara kepada ratusan anggota badan Ad Hoc penyelenggara Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada), di halaman kantor KPU Jombang, Rabu (20/11/2024). 

Hadir langsung dalam kegiatan Komisioner KPU Jawa Timur, Eka Wisnu Wardhana beserta jajaran komisioner KPU Jombang, Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), Perwakilan Panitia Pemungutan Suara (PPS) dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS). 

Eka Wisnu Wardhana menyampaikan, tugas penyelenggara Pilkada adalah memastikan hak suara rakyat bisa tersalurkan dengan jujur dan adil. Ada jutaan pemilih di Kabupaten Jombang yang mesti dilayani oleh jajaran KPU. 

"Menjaga integritas, amanah kita adalah ada jutaan pemilih yang harus kita layani secara adil dan setara," kata Eka Wisnu Wardhana dalam sambutannya. 

Ada dua Pasangan Calon (Paslon) pada Pemilihan Bupati (Pilbup) Jombang dan ada tiga Paslon Pemilihan Gubernur (Pilgub) di Jawa Timur. Tugas KPU bersama jajaran untuk memastikan para pemilih menentukan pilihan pada tanggal 27 November 2024.

"Nasib jombang, Jawa Timur kita tentukan tanggak 27 November 2024," ujarnya. 

Terpenting selanjutnya menurut Divisi SDM dan Litbang KPU Jawa Timur itu, adalah masalah upaya penyelenggara untuk meminimalisir risiko saat pelaksanaan pemungutan suara. 

"Mitigasi resiko, pencegagan agar tidak terjadi kesalahan dan kendala di lapangan. Menghimbau dan mengingatkan, memastikan memberikan pelayanan kepada pemilih," bebernya. 

Untuk itu dibutuhkan kerja sama antar badan Ad Hoc Pilkada dalam setiap tingkatan sesuai tanggung jawab dan tugasnya. 

"PPK dipastikan mendampingi PPS, sedangkan PPS bisa mendampingi KPPS, dan KPPS bisa memberikan pelayanan kepada pemilih sesuai aturan yang ada," tandasnya. 

Ketua KPU Jombang, Ahmad Udi Masjkur mengatakan simulasi ini merupakan agenda yang harus kita lakukan semata-mata dengan tujuan untuk melakukan edukasi. Memberi informasi sekaligus untuk mengecek kesiapan dari pada penyelenggaraan Pilkada. 

"Sejauh mana kekurangan sejauh mana kesiapan dan sejauh mana kendala yang ada yang dihadapi KPU yang dihadapi PPK yang dihadapi oleh BPS di masing-masing desa," tutupnya. (*)

Editor: Rizqi Ardian