Rehabilitasi Jalan Rusak di Bondowoso Butuh Anggaran Rp1,9 Triliun
Hasil Validasi lapang, Dinas BSBK Bondowoso mencatat sepanjang 494 kilometer jalan masih rusak dan 3 jembatan yang perlu dibangun. Dinas BSBK sudah mengusulkan anggaran di luar APBD melalui Pemprov dan Kementerian PU.
BONDOWOSO, SJP – Wajah pembangunan di sebuah wilayah, kabupaten atau kota di Indonesia, terpancar dari suksesnya pembangunan infrastruktur. Baik itu jalan raya, jembatan, saluran irigasi dan lain sebagainya.
Oleh sebab itu, Bupati Bondowoso Abdul Hamid Wahid bersama wakilnya, As’ad Yahya Syafi’i memprioritaskan pembangunan infrastruktur melalui program Rantas (Infrastruktur tuntas).
Namun, program tersebut terkendala efisiensi anggaran, imbas dari Inpres Nomor 1 Tahun 2025 dan KMK Nomor 29 Tahun 2025, di mana ada pemangkasan anggaran dana transfer ke daerah (TKD) senilai Rp 50,59 triliun, anggaran infrastrukur tahun 2025 di Kabupaten Bondowoso dikepras 100 persen oleh pemerintah pusat.
Wujudkan Pembangunan Jalan Pariwisata
Dalam rangka menunjang infrastruktur menuju objek wisata yang ada di kawasan Kecamatan Ijen Kabupaten Bondowoso, Dinas Bina Marga Sumber Daya Air dan Bina Kontruksi (BSBK) mulai meninjau jalan menuju objek Taman Galuh di Desa Sumbe Rejo.
Survei yang dilakukan oleh Dinas BSBK ini, tentu akan memudahkan para wisatawan saat akan berkunjung ke Taman Galuh, melalui Afdeling Watu Capil. Bahkan, nantinya direncanakan jalan tersebut akan tembus menyambung menghubungkan Desa Sumber Rejo dengan Desa Kaligedang.
“Kita telah melakukan survei ke lokasi, untuk mengumpulkan data dan informasi teknis, akses jalan di sana masih berupa jalan tanah yang saat ini selain akses masyarakat juga dimanfaatkan untuk mengangkut hasil pertanian dengan kendaraan seperti truk. Ada sekitar 6 Km jalan antara Kaligedang dan Sumber Rejo yang masih belum dibangun termasuk akses ke Taman Galuh,” kata Ansori, Plt Kepala Dinas BSBK, dikonfirmasi Rabu (4/6/2025).
Dukungan infrastruktur menuju destinasi wisata di Kabupaten Bondowoso, kata Ansori, sejatinya program tematik yang diprioritaskan oleh Bupati Abdul Hamid Wahid, untuk mendukung sektor pariwisata, yang muaranya akan menambah Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui sektor pariwisata.
“Program ini adalah salah satu program yang diprioritaskan bupati, untuk mendukung pengembangan sektor pariwisata melalui pembangunan infrastruktur. Sehingga, melancarkan akses bagi wisatawan dan mendongkrak PAD di sektor pariwisata,” ungkapnya saat dikonfirmasi di ruang kerjanya.
Validasi Data Lapang dan Kebutuhan Anggaran
Mengingat daya dukung anggaran APBD Kabupaten Bondowoso untuk pembangunan infstruktur semakin kecil di tengah efisiensi anggaran tahun 2025 ini, tentu berbanding terbalik dengan kerusakan infrastruktur yang semakin meluas.
Oleh sebab itu, Dinas BSBK melakukan validasi lapang kerusakan jalan, jembatan, saluran irigasi, waduk dan drainase kota, secara akurat. Hal itu untuk mendeteksi sektor mana saja yang menjadi prioritas untuk diintervensi oleh anggaran yang ada.
Secara keseluruhan, Dinas BSBK sudah melakukan validasi data lapang, mengenai kondisi jalan yang rusak berat, ringan sedang. Hal itu dilakukan untuk mendukung program prioritas Bupati Bondowoso, Abdul Hamid Wahid, yakni program Rantas (infrastruktur tuntas).
“Dari seluruh jalan yang ada di Kabupaten Bondowoso, kami mencatat ada sepanjang 494 kilometer jalan dengan kondisi rusak berat dan rusak ringan se Kabupaten Bondowoso,” ujar Ansori.
Untuk anggarannya, ujar Ansori, memang tidak sepenuhnya bisa dibiayai oleh APBD tahun 2025. Karena, anggaran yang diperlukan sangat besar, sehingga dirinya perlu mencari solusi opsi penanganan dan skema pembiayaan di luar APBD.
“Anggaran APBD untuk infrastruktur tahun ini dapat menangani jalan sepanjang kurang lebih 20 kilometer saja. Sedangkan yang kita butuhkan totalnya mencapai Rp1,9 triliun. Oleh sebab itu, kita mencari terobosan serta berkomunikasi dengan Pemprov Jatim dan Kementerian PU, agar Kabupaten Bondowoso dapat di support dengan dana APBN,” terangnya.
Tiga Jembatan Diusulkan
Dinas BSBK Kabupaten Bondowoso, tahun ini tengah mengusulkan pembangunan tiga jembatan yang menjadi prioritas penanganan kepada pemerintah provinsi dan pusat. Usulan tersebut dilakukan, karena pembangunan 3 jembatan membutuhkan anggaran besar.
“Penanganan jembatan yang menjadi prioritas daerah kami usulkan pada pemprov dan pemerintah pusat dalam rangka meningkatkan jumlah penanganan infrastruktur yang membutuhkan penanganan segera dengan anggaran besar dan belum dapat dianggarkan melalui APBD Kabupaten Bondowoso,” ujar Ansori, Plt Kepala Dinas BSBK.
Selain masalah anggaran, pembanguan jembatan yang diusulkan, dikarenakan jembatan tersebut kondisinya perlu untuk dibangun. Salah satunya kondisi sendi atau komponen jembatan sudah rusak, akibat pemakaian dan dilintasi kendaraan berat.
“Yang kami usulkan jembatan Koncer, jembatan Tegalampel dan jembatan jalan lingkar yang ada di perbatasan Desa Kejawan dan Desa Pancoran. Membutuhkan anggaran yang cukup besar, masing-masing jembatan membutuhkan berkisar Rp 20 miliar lebih,” ungkapnya.
Kondisi jembatan yang diusulkan tersebut, ternyata ada yang tingkat kerusakannya hampir sama dengan kondisi jalan. Sehingga, Dinas BSBK berinisiatif untuk mengusulkan pembangunannya .
“Kondisi jembatan kita sama halnya dengan kondisi jalan, banyak yang memerlukan pergantian dan penangananan segera agar tidak terjadi kerusakan yang lebih. Setidaknya, kami tidak berdiam diri dan ada langkah-langkah untuk menginisiasi usulan penanganan jalan dan jembatan. Semoga nanti usulan kami dapat diterima,” pungkasnya. (*)
Editor : Rizqi Ardian
What's Your Reaction?
