Refleksi Akhir Tahun 2023, Bupati Mojokerto Bakal Selesaikan Beberapa Program di Tahun 2024

Kabupaten Mojokerto, SJP - Kepemimpinan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Mojokerto dibawah Bupati Ikfina Fahmawati kini sudah menunjukkan realisasi visi dan misinya sebelum diamanatkan sebagai Bupati Mojokerto.

Di antaranya yakni mengutamakan infrastruktur di berbagai bidang, seperti pembangunan dan perbaikan jalan yang kini sudah bisa dirasakan oleh seluruh warganya.

Bupati Ikfina mengatakan, untuk tahun 2024 nanti dirinya bakal menyelesaikan pembangunan hingga 8,5 persen dari 1.041 Km jalan kabupaten.

"Tentunya, dengan sinergitas antara OPD, kita bakal menyelesaikan infrastruktur agar jalan di Kabupaten Mojokerto bisa lebih baik dan dapat dirasakan oleh seluruh warga," ujarnya, Ahad (31/12/2023).

Ikfina menjelaskan, guna merealisasikan visi penguatan infrastruktur di segala bidang, 48,18 persen atau Rp 1,123 trilun dari APBD tahun 2024 akan dialokasikan untuk belanja infrastruktur daerah.

Terkhusus, dapat mewujudkan seluruh jalan kabupaten yang panjangnya mencapai 1.041 Km menjadi mantap di tahun 2024 mendatang.

"Hingga akhir 2022 lalu, jalan mantap tembus di angka 88,2 persen. Pembangunan di tahun 2023 sudah meningkat jalan mantapnya menjadi 91,5 persen. Tinggal, 8,5 persen jalan kabupaten yang belum mantap akan seger dituntaskan tahun 2024," tuturnya.

Ikfina menambahkan, pihaknya terus menekan angka balita stunting dan menyelesaikan kemiskinan ekstrem.

Sebab, sesuai data survei status gizi Indonesia (SSGI), stunting di Kabupaten Mojokerto berada di angka 11,6 persen pada tahun 2022.

"Kita juga harus memperbaiki kinerja tahun 2024, karena stunting harus benar-benar bisa kami tekan dengan turun 1 digit dan angka kemiskinan ekstrem di akhir 2024 harus 0," lanjutnya.

Ikfina pun juga bakal menyiapkan kemudahan berinvestasi di Kabupaten Mojokerto. Seperti, menuntaskan perubahan Perda RTRW dan rencana detail tata ruang (RDTR) yang disesuaikan dengan berbagai perubahan.

Di antaranya, penyesuaian dengan SK Menteri ATR BPN terkait penetapan lahan sawah dilindungi (LSD) tahun 2021 yang berbenturan dengan RTRW Kabupaten Mojokerto.

"Untuk tahun 2024, para investor masih 'wait and see' karena memasuki tahun politik. Jadi, itu kita manfaatkan untuk mempersiapkan itu semua. Termasuk, mengupayakan setiap desa mempunyai grand design guna mengembangkan desa masing-masing. Agar, pada tahun 2025, pengembangan desa bisa terarah sesuai potensi yang dimiliki," pungkasnya. (*)

Editor : Rizqi Ardian