Realisasi PAD Kabupaten Malang Tahun 2024 Jauh dari Target, DPRD Soroti Lemahnya Perencanaan
Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Malang menargetkan PAD tahun 2024 sebesar Rp1,03 triliun. Namun nyatanya, realisasi PAD tahun 2024 hanya Rp936,8 miliar atau 90,12 persen.
MALANG, SJP – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Malang menyoroti rendahnya capaian pendapatan asli daerah (PAD) dari sektor retribusi pada tahun anggaran 2024.
Salah satu sorotan utama muncul dari retribusi pelayanan kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Ngantang yang hanya terealisasi sebesar 0,15 persen dari target.
Ketua Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) DPRD Kabupaten Malang, Abdul Qodir mengatakan, tidak tercapainya target PAD menunjukkan lemahnya proses perencanaan.
“Penentuan target yang tidak didasarkan pada kajian potensi riil atau data yang akurat menjadi penyebab utama tidak tercapainya PAD,” ucapnya, Sabtu (4/3/2025).
Diketahui, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Malang menargetkan PAD tahun 2024 sebesar Rp1,03 triliun. Namun nyatanya, realisasi PAD tahun 2024 hanya Rp936,8 miliar atau 90,12 persen.
Menurut Abdul Qodir, meski secara agregat realisasi itu tampak cukup tinggi, namun capaian PAD di sejumlah sektor retribusi dinilai sangat memprihatinkan.
RSUD Ngantang menjadi salah satu titik lemah yang disorotinya. Realisasi PAD retribusi di RSUD Ngantang hanya Rp4,7 juta. Realisasi itu sangat jauh dari target yang dipatok Rp3,1 miliar.
Sektor lain yang juga menggambarkan kinerja buruk yaitu retribusi parkir di jalan umum. Realisasinya hanya sebesar Rp2,7 juta. Padahal targetnya begitu fantastis, yaitu Rp17,87 miliar. Sehingga realisasinya hanya sekitar 15,50 persen.
Sektor retribusi penyediaan tempat pelelangan ikan (TPI) pun tak luput dari sorotan. Realisasinya hanya Rp2,4 miliar dari target Rp9,96 miliar atau sekitar 24,12 persen.
Sementara itu, retribusi dari pelayanan tempat rekreasi dan pariwisata Wendit juga tidak kalah memprihatinkan. Capaiannya hanya sebesar 5,04 persen dari target sebesar Rp5,24 miliar.
Abdul Qodir yang akrab disapa Adeng menilai, lemahnya capaian ini berdampak pada pelaksanaan berbagai program yang telah direncanakan melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD).
“Kami menilai perlu ada evaluasi menyeluruh terhadap penetapan target dan mekanisme pemungutan retribusi. Jangan sampai target hanya sekadar angka yang tidak realistis,” tegasnya.
Oleh karena itu, Fraksi PDIP DPRD Kabupaten Malang merekomendasikan sejumlah langkah korektif. Salah satunya yaitu peningkatan kapabilitas sumber daya manusia (SDM) pengelola barang milik daerah (BMD).
Kemudian penguatan sistem pengawasan berbasis teknologi, serta penerapan pendekatan zero based budgeting dalam proses penyusunan anggaran. Hal itu untuk memastikan akurasi dan efisiensi perencanaan.
Untuk diketahui, capaian PAD tahun 2024 itu terungkap dalam sidang paripurna DPRD Kabupaten Malang dengan agenda pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Bupati Malang Tahun Anggaran 2024 pada Rabu (23/4/2025). (*)
Editor: Ali Wafa
What's Your Reaction?
