PKB Bondowoso Ikut Arus Nasional, Setuju Pilkada Dipilih DPRD

BONDOWOSO, SJP – Ketua DPC Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Bondowoso, Ahmad Dhafir, menyatakan dukungannya terhadap wacana penghapusan pemilihan kepala daerah (Pilkada) langsung di tingkat kabupaten/kota. Menurutnya, mekanisme pemilihan melalui DPRD dinilai lebih rasional, efisien, dan sejalan dengan sistem negara kesatuan.

Ahmad Dhafir menegaskan, sikap tersebut merupakan bagian dari komitmen politik PKB yang telah disampaikan oleh Ketua Umum di tingkat nasional. Ia menyebut, PKB berpandangan bahwa gubernur sebagai wakil pemerintah pusat memang semestinya ditunjuk oleh Presiden, sementara bupati dan wali kota dipilih oleh DPRD.

“PKB sudah menyampaikan komitmen ini. Pada hakikatnya, gubernur itu adalah pelaksana tugas perbantuan dari pusat, sementara bupati dan wali kota lebih tepat jika dipilih oleh DPRD,” ujar Ahmad Dhafir, Selasa (30/12/2025) di Kantor DPC PKB, Jalan Santawi Kelurahan Tamansari.

Menurutnya, alasan utama wacana ini bukan semata-mata efisiensi anggaran, tetapi juga untuk menjaga konsistensi sistem ketatanegaraan Indonesia sebagai negara kesatuan. Ia menilai, pemilihan langsung justru berpotensi memicu konflik kewenangan karena semua pihak merasa memiliki legitimasi yang sama.

“Negara kita bukan negara bagian. Jangan sampai karena sama-sama dipilih oleh rakyat, lalu muncul pembangkangan atau tarik-menarik kewenangan,” tegas Dhafir yang juga Ketua DPRD BOndowoso ini.

Dhafir juga menyinggung aspek hukum, di mana pemerintah daerah tetap terikat pada hierarki peraturan perundang-undangan nasional. Dengan demikian, meskipun kepala daerah dipilih langsung oleh rakyat, mereka tidak memiliki kewenangan untuk membuat kebijakan yang bertentangan dengan aturan di atasnya.

Lebih jauh, ia menepis anggapan bahwa pemilihan melalui DPRD tidak demokratis. Menurutnya, demokrasi Indonesia justru berlandaskan pada prinsip musyawarah dan perwakilan sebagaimana tertuang dalam sila keempat Pancasila.

“Kerakyatan itu dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Dipilih DPRD tidak berarti menghilangkan demokrasi,” katanya, usai menggelar Haul Gus Dur.

Dari sisi anggaran, Ahmad Dhafir menilai Pilkada langsung membebani keuangan negara dan daerah. Ia mencontohkan pelaksanaan Pilkada di Kabupaten Bondowoso yang menelan anggaran lebih dari Rp100 miliar.

“Bayangkan, Bondowoso yang relatif kecil saja menghabiskan lebih dari Rp100 miliar. Kalau anggaran itu dipakai untuk membangun jalan, bisa lebih dari 100 kilometer,” ujarnya.

Belum lagi, lanjutnya, biaya politik yang harus dikeluarkan calon kepala daerah berpotensi mendorong praktik korupsi. Dengan modal politik yang besar, kepala daerah terpilih kerap terbebani untuk mengembalikan biaya kampanye selama masa jabatan.

“Kalau calon habis Rp25 miliar untuk lima tahun, tiap tahun harus balik Rp5 miliar. Dari mana kalau bukan korupsi? Akhirnya rakyat yang dirugikan,” tegasnya.

Ia menyebut, sejumlah kasus korupsi kepala daerah yang terjadi selama ini kerap berawal dari upaya menutup utang politik saat Pilkada. Karena itu, PKB memandang pemilihan melalui DPRD sebagai salah satu solusi untuk meminimalisir praktik tersebut.

Menjawab kekhawatiran adanya transaksi politik di DPRD, Ahmad Dhafir menegaskan PKB akan bersikap tegas terhadap kadernya. Ia memastikan sanksi akan diberlakukan bagi siapa pun yang melanggar komitmen partai.

“Siapa pun yang coba-coba bermain dan tidak tunduk pada keputusan partai, pasti akan ada sanksi. Komitmen ini harus dijaga,” katanya.

Menurut Dhafir, jika ditimbang dari sisi positif dan negatif, mekanisme pemilihan kepala daerah oleh DPRD memiliki lebih banyak keuntungan. Selain menekan biaya politik, kepala daerah juga dapat lebih fokus melayani masyarakat tanpa terbebani urusan pengembalian modal.

“Pada akhirnya sumpah jabatan tetap sama, melaksanakan Pancasila, UUD 1945, dan peraturan perundang-undangan. Yang penting adalah bagaimana kepala daerah bekerja untuk rakyat,” pungkasnya. (*)

Editor : Rizqi Ardian