Pj Wali Kota Kediri Tekankan Beberapa Hal saat Pimpin Forum Konsultasi Publik RKPD 2026

KOTA KEDIRI, SJP – Penjabat (Pj) Wali Kota Kediri, Zanariah memberikan arahan saat memimpin forum komunikasi publik Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahun 2026, Jumat (10/1/2025). Kegiatan ini dilaksanakan di Ruang Joyoboyo Balai Kota Kediri.

Dalam kesempatan itu, Zanariah menyebut, forum konsultasi publik merupakan agenda tahunan, sekaligus menjadi wadah aspirasi dari seluruh stakeholder guna penyempurnaan rencana kerja pemerintah daerah pada tahun mendatang.

Dengan dilaksanakannya forum konsultasi publik tersebut, pihaknya berharap agar kinerja Pemerintah Kota (Pemkot) Kediri pada tahun 2026 dapat memenuhi dan mengakomodir harapan serta kebutuhan masyarakat.

“Pada forum ini, diharapkan yang hadir dapat memberikan masukan serta saran yang konstruktif. Sehingga RKPD 2026 dapat menjadi satu produk perencanaan yang mampu mengakomodir kebutuhan seluruh pihak,” ujarnya, Jumat (10/1/2025).

Zanariah menjelaskan, ada sembilan indikator kinerja utama yang telah ditetapkan dalam RKPD 2024. Yakni Indeks reformasi birokrasi, indeks kepuasan masyarakat (IKM), smart city, dan indeks pembangunan manusia (IPM).

Indikator lainnya yaitu pertumbuhan ekonomi, indeks gini, tingkat kemiskinan, indeks kerukunan antar umat beragama, serta indeks kota layak huni. Dari sembilan indikator kinerja utama tersebut, ada dua nilai yang belum keluar.

Dari tujuh indikator, ada tiga yang belum mencapai target 100 persen. Indikator kinerja utama itu menjadi alat ukur Pemkot Kediri untuk dapat terus memacu kinerjanya dan memutuskan sektor yang perlu menjadi prioritas berdasarkan data.

Kemudian Zanariah berpesan agar seluruh perangkat daerah fokus pada program yang mendukung prioritas nasional. Sehingga selaras dengan arahan pemerintah pusat. Sekaligus memberikan dampak signifikan bagi masyarakat Kota kediri.

Seluruh perangkat daerah juga diminta untuk memastikan setiap kebijakan dan kegiatan yang direncanakan, mendukung realisasi visi dan misi wali kota terpilih. Sehingga kesinambungan pembangunan tetap terjaga.

Selain itu, kata Zanariah, semua perangkat daerah perlu melakukan analisis mendalam terhadap isu-isu strategis yang dihadapi Kota Kediri. Mulai dari sektor infrastruktur, pelayanan publik, hingga kesejahteraan masyarakat.

Mengingat fiskal daerah Kota Kediri masih bergantung pada dana transfer dari pemerintah pusat, maka seluruh perangkat daerah diminta untuk meningkatkan efisiensi anggaran melalui integrasi kegiatan antar organisasi perangkat daerah (OPD).

Integrasi kegiatan antar-OPD itu dianggap penting. Sehingga dapat melakukan efisiensi anggaran. Selain untuk menghemat anggaran, juga agar penggunaan anggaran lebih optimal dan mampu memenuhi kebutuhan yang terus meningkat.

“Upaya-upaya peningkatan pendapatan asli daerah juga perlu didorong dengan mengoptimalkan sumber-sumber pendapatan daerah,” tutup Zanariah.

Tidak hanya melalui forum konsultasi publik, masyarakat juga bisa menyampaikan masukan dan sarannya terkait perencanaan pembangunan Kota Kediri, melalui tautan Bit.ly/FKP_KotaKediri26.

Untuk diketahui, forum konsultasi publik itu dihadiri oleh Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Kediri, Firdaus; Wakil Ketua DPRD Kota Kediri, M. Yasin; dan Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Kediri, Bagus Alit.

Hadir pula perwakilan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Jawa Timur, Triatmoko; Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Kediri, Emil Wahyudiono; seluruh kepala OPD dan camat se-Kota Kediri.

Para asisten, staf ahli, para direktur badan usaha milik daerah (BUMD), perwakilan akademisi, organisasi kemasyarakatan, kepemudaan, lembaga swadaya masyarakat, dan organisasi profesi di Kota Kediri juga diundang dalam kegiatan tersebut. (adv)

Editor: Ali Wafa