Pengurus FPRB Bondowoso Dikukuhkan, Ini Tujuannya

Kabupaten Bondowoso, SJP – Pengukuhan pengurus Forum Pengurangan Resiko Bencana (FPRB) Kabupaten Bondowoso, periode 2023-2026, didasari oleh UU Nomor 24 tahun 2007 tentang penanggulangan bencana. 

Selain itu, yang menjadi dasar adalah PP Nomor 21 Tahun 2008 tentang penyelenggaraan penanggulangan bencana, Perda Nomor 15 tahun 2017 tentang penyelenggaraan penanggulangan bencana dan Perbup Nomor 58 tahun 2021 tentang forum pengurangan risiko bencana. 

Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), Mahfud Junaedi menerangkan, FPRB tersebut dikukuhkan untuk membangun komitmen dan komunikasi lintas sektor dalam mengurangi risiko bencana.

“Forum ini menjadi wadah untuk menjalin sinergi dan terintegrasi pentahelix dalam menanggulangi dampak bencana di Bondowoso," ucapnya, Selasa (19/9/023) usai acara pengukuhan di Pendopo Raden Bagus Assra.

"Saya berharap semua pihak bisa memberikan masukan, saran, rekomendasi dan pendampingan teknis untuk mewujudkan Bondowoso yang siaga, tanggap, tangkas dan tangguh bencana," tambahnya. 

Pengukuhan pengurus FPRB kata Mahfud merupakan yang pertama di Bondowoso dan terdiri dari beberapa unsur yang berkolaborasi. Di antaranya, pemerintah, masyarakat, pelaku usaha, insan media dan akademisi.

“Jumlahnya 60 orang yang diketuai oleh Wahyudi Triadmadji. Kami berharap forum ini menjadi mitra pemerintah khususnya BPBD, dalam rangka penanggulangan bencana di wilayah Kabupaten Bondowoso,” harapnya.

Mantan Asisten I Pemkab Bondowoso ini menjelaskan, proses pembentukan FPRB dilakukan melalui rapat pada tanggal 21 Agustus 2023, di ruang pusat pengendalian operasi penanggulangan bencana BPBD Kabupaten Bondowoso.

"Untuk sumber anggaranya pembentukan forum pengurangan resiko bencana Kabupaten Bondowoso ini berasal dari anggaran pendapatan dan belanja daerah Pemerintah Kabupaten Bondowoso tahun 2023," pungkasnya. (*)

Editor :  Noordin