Pencawapresan Gibran Dikritisi DPC PDIP Kota Batu

Kota Batu, SJP - Pernyataan sikap tidak setuju ditunjukkan oleh DPC PDI Perjuangan Kota Batu terkait dengan keputusan Gibran Rakabuming Raka, putra Presiden Joko Widodo, yang menjadi calon wakil presiden (Cawapres) bersama Prabowo Subianto. 

Hal ini disayangkan meskipun PDI Perjuangan sebelumnya telah mengusung Ganjar Pranowo dan Mahfud MD sebagai kandidat yang diusulkan.

Ketua Komisi C DPRD Kota Batu, Khamimim Tohari, mengatakan, sebelum memutuskan menjadi Cawapres Prabowo, Gibran seharusnya menghormati partai yang saat ini memberinya dukungan.

"Menurut pandangan kami di PDI Perjuangan Kota Batu, langkah yang diambil Gibran dianggap melanggar norma etika dan kurang etis. Idealnya, dia seharusnya memberikan penghormatan dengan mengundurkan diri dan memberikan surat perpisahan terlebih dahulu. Ini akan dianggap sebagai tindakan yang lebih terhormat," kata dia kepada suarajatimpost.com saat di konfirmasi melalui whatsaap, Senin (30/10/2023).

Dia menjelaskan, Gibran dianggap telah diundang oleh Prabowo untuk menjadi Cawapres bukan karena pengalaman yang dimilikinya, tetapi lebih karena statusnya sebagai anak seorang presiden.

"Saya mengungkapkan jika Gibran bukan anak seorang presiden, kemungkinan besar Prabowo tidak akan memanggilnya untuk menjadi Cawapres. Seharusnya ada proses yang lebih komprehensif. Namun, saya percaya bahwa masyarakat kini lebih cerdas dan mampu membedakan siapa yang berpengalaman dan tulus," jelasnya politisi parta PDI Perjuangan Kota Batu itu.

Mengenai spekulasi masyarakat terkait PDI Perjuangan bermain dua sisi, Dia menegaskan Megawati Soekarnoputri, ketua partai, tidak pernah memiliki niat untuk berprinsip ganda.

“Tidak, PDI Perjuangan bukan partai yang main-main atau tampil ganda. Kami lebih memilih untuk kalah dengan integritas daripada terlibat dalam tindakan ganda," tegasnya.

Sebagai penyebab PDI Perjuangan memutuskan untuk tidak mengeluarkan surat pemecatan terhadap Gibran, meskipun telah dianggap melanggar kode etik partai, menurut Khamim, ini dilakukan oleh Megawati untuk menghindari kelanjutan perdebatan selama proses pemilihan presiden.

“Sebagai seorang kader, seharusnya Gibran mengetahui isinya dalam AD ART partai, dan jika dia dipecat, hal ini mungkin akan menciptakan citra kami adalah pihak yang buruk, serta memicu pengarahan opini yang salah, membuatnya merasa sebagai korban. Oleh karena itu, partai memutuskan untuk tidak mengeluarkan surat pemecatan," tandasnya. (**)

Editor : Queen Ve