PDIP Minta Tunjangan Rumah DPR Rp50 Juta per Bulan Dihapus
Ketua DPP PDIP Said Abdullah menyatakan tunjangan berlebihan DPR harus dihentikan. Ia menekankan DPR wajib punya sense of krisis, menjaga etika publik, dan menyesuaikan fasilitas dengan kinerja.
JAKARTA, SJP – Di tengah maraknya aksi unjuk rasa yang menyorot gaya hidup elite politik, Fraksi PDI Perjuangan (PDIP) menunjukkan sikap mengejutkan. Partai berlambang banteng moncong putih itu menyatakan mendukung penghentian tunjangan perumahan Rp 50 juta per bulan bagi anggota DPR.
Ketua DPP PDIP, Said Abdullah, menegaskan keputusan tersebut dilandasi empati terhadap kondisi rakyat yang masih hidup dalam kesulitan.
“Fraksi PDI Perjuangan DPR meminta untuk dihentikan tunjangan perumahan terhadap anggota DPR serta fasilitas lainnya yang di luar batas kepatutan, dan semua itu akan menjadi pelajaran buat kami ke depannya,” ujarnya kepada wartawan, Sabtu (30/8/2025).
Said menilai, anggota dewan seharusnya menunjukkan solidaritas, bukan justru menikmati fasilitas berlebihan yang bersumber dari pajak rakyat.
Lebih jauh, Said menegaskan bahwa tunjangan semestinya sejalan dengan kinerja anggota DPR.
“Apabila setiap anggota DPR memiliki sensibilitas (empati) terhadap kehidupan rakyat yang pada umumnya masih susah, maka tidak akan lagi ada berbagai fasilitas dari pajak rakyat yang berlebihan,” tegasnya.
Menurutnya, bila kinerja anggota dewan buruk, maka tidak ada alasan untuk menerima tunjangan tinggi.
Said juga mengungkapkan bahwa pimpinan fraksi PDIP sudah memperingatkan kadernya agar memiliki sense of krisis dan menjaga etika publik.
“DPR adalah etalase rakyat. Maka bisa tepo seliro, terus mawas diri. Hak rakyat adalah mempersoalkan semua hal yang dianggap menyimpang dan tidak patut,” katanya.
Pernyataan ini datang di tengah meningkatnya kritik publik terhadap DPR, terutama terkait transparansi, kinerja, dan berbagai fasilitas yang dianggap tidak wajar di saat ekonomi masyarakat masih sulit. (**)
Sumber: Beritasatu.com
Editor : Danu S
What's Your Reaction?
