Mutasi Jabatan Berakhir Gaduh, Ketua DPRD Pasuruan Nilai Pj Bupati Banyak Gaya dan Tingkah

Kabupaten Pasuruan, SJP — Pelaksanaan pemutasian para OPD yang dilaksanakan pada Senin (26/2/2024) malam kemarin oleh Pj Bupati Pasuruan, membuat para anggota DPRD Kabupaten Pasuruan menjadi gaduh.

Pasalnya, hampir semua fraksi yang ada di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pasuruan menyatakan siap menggunakan hak interpelasi atas kebijakan Pemerintah Daerah (Pemkab) yang melakukan mutasi pejabat.

Hal itu setelah para anggota dewan melakukan rapat antara DPRD Kabupaten Pasuruan dengan tim Badan Pertimbangan Kepangkatan dan Jabatan (Baperjakat) Kabupaten Pasuruan di Gedung DPRD Kabupaten Pasuruan, Rabu (28/2/2024) sore.

Ketua DPC Gerindra Kabupaten Pasuruan Rusdi Sutedjo mengatakan, semua anggota Fraksi Gerindra siap menandatangani usulan penggunaan hak interpelasi terkait mutasi jabatan yang baru saja dilakukan Pemkab Pasuruan.

Dia menduga, dan mensinyalir ada sesuatu yang tidak beres dibalik mutasi jabatan 55 pejabat baik itu tingkat eselon II, III dan IV kemarin.

“Kami berencana melakukan interpelasi,” katanya.

Apa yang diutarakan Fraksi Gerindra itupun diamini Fraksi PDI Perjuangan. Ketua DPC PDI Perjuangan Kabupaten Pasuruan Andri Wahyudi mengaku juga siap mengusulkan hak interpelasi terkait mutasi.

“Kami dari PDI Perjuangan juga siap menggunakan hak interpelasi ini. Kami ingin meminta keterangan Pemkab terkait dengan kebijakan mutasi dan ini menyangkut masyarakat kuas,” katanya.

Sementara Ketua Fraksi PKB Samsul Hidayat sangat kecewa dan marah. Dengan nada marah dan lantang, Ia kecewa karena mutasi yang dilakukan ini seolah - olah teman- teman eksekutif tidak mau mengajak komunikasi DPRD.

“Saya juga kaget, ada pendamping Komisi II yang dimutasi. Pertimbangannya apa. Kalau soal kinerja, dibandingkan Baperjakat, lebih tau kita, karena kami yang bersentuhan langsung,” paparnya.

Tidak hanya itu, yang lebih mengagetkan lagi Ketua DPRD Kabupaten Pasuruan Sudiono Fauzan mengingatkan, sebaiknya Pj Bupati Pasuruan melaksanakan tugas dan fungsinya. Melakukan tugasnya dengan baik dan fokus bekerja.

“Saya kira jangan banyak gaya, banyak tingkah dan banyak ulah sehingga menghasilkan kebijakan atau keputusan yang membuat kegaduhan. Seharusnya dijaga situasi dan kondusifitas,” tambahnya.

Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Pasuruan Yudha Triwidya Sasongko mengatakan, mutasi ini sudah sesuai dengan mekanisme dan ketentuan yang berlaku. Ada karena uji kompetensi atau pertimbangan baperjakat.

“Yang jelas, apa yang kami lakukan ini sesuai dengan mekanisme yang ada. Karena, kami juga sudah koordinasi dengan KASN, BKN dan Kemendagri. Tentu, nanti akan kami sampaikan semuanya,” tutupnya. (*)

Editor: Rizqi Ardian