Disdikbud Jombang Beberkan Langkah Tangani Potensi Kekerasan di Satuan Pendidikan

Kabupaten Jombang, SJP - Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kabupaten Jombang melalui Sekretaris Dinas, Dian Yunitasari menyampaikan sejumlah langkah yang diambil dinas dalam pencegah kekerasan terhadap anak di lingkungan sekolah. 

Menurut Dian Yunitasari sepanjang tahun 2023 sampai awal 2024, pihaknya mengaku telah menangani setidaknya 6 kasus. Baik mengarah pada kekerasan seksual maupun tindakan perundungan terhadap anak di satuan pendidikan. 

"Selama ini kami tahunnya kadang terlambat, seringnya tahu dari teman-teman media, muncul baru tahu," kata Dian Yunitasari kepada wartawan usai kegiatan Catahu WCC Jombang 2023, Rabu (28/2/2024). 

Dian menyebut apresiasi tetap diberikan atas langkah yang diambil oleh satuan pendidikan, pastinya diharapkan bisa diselesaikan. Jika tidak selesai, beberapa kasus dilaporkan ke pihak Disdikbud. 

"Baru kami tindaklanjuti, kami turun melakukan pendampingan sampai kasus ini selesai, ada 6 kasus yang kami anggap besar," ujarnya. 

Untuk memastikan laporan adanya kekerasan pada anak di satuan pendidikan, pihaknya akan segera menerapkan aplikasi laporan perundungan. Selain itu tetap memastikan peran Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Satuan Pendidikan (TPPKS). 

"Nomor satu peran keluarga, benar tahu kondisi anak, benar dekat dengan anak, Insyaallah kasus kekerasan bisa diminimalisir," terang Dian. 

Sekolah ketika menangani kasus harus sampai tuntas. Meskipun kasus selesai, pendampingan terhadap mental anak harus terus diperhatikan. 

"Mereka itu masih punya masa depan yang panjang, jangan sampai ini menjadi traumatik yang berkepanjangan," tandasnya. 

Direktur WCC Jombang, Ana Abdillah menyampaikan jika pihaknya telah merekap data ada sebanyak 33 korban merupakan usia anak yang mengalami kekerasan seksual. Dimana 14 kasus berperkara pidana yang diadili di Pengadilan. 

"Sudah Putusan, terdiri dari 4 kasus pengaduan pada tahun 2022 dan proses persidangan tahun 2023, kemudian 10 kasus pengaduan dan proses persidangan tahun 2023," ungkap Ana Abdillah. 

Menurut Ana akrab disapa, masih ada 9 korban masih menjalani proses hukum. Ada 1 korban terkendala proses pembuktian yang membuat laporannya terancam dihentikan, kemudian 1 korban pelakunya masih DPO.

"Sebanyak 5 korban berakhir damai secara kekeluargaan, 9 korban memilih tidak melalui proses hukum," tutupnya. (*)

Editor: Rizqi Ardian