Mengenal Istilah Partai Coklat yang Banyak Diperbincangkan dan Diucapkan Politikus

Suarajatimpost.com - Istilah "partai cokelat" mendadak menjadi sorotan menjelang Pilkada 2024, yang telah dimulai persiapannya pada (27/11/24). Istilah ini banyak mendapat perhatian dari berbagai tokoh politik, yang menilai sebagai indikasi adanya penyimpangan dalam demokrasi yang dipengaruhi oleh pihak-pihak tertentu untuk memengaruhi hasil pemilu.

Penggunaan pertama kali istilah "partai cokelat" disampaikan oleh Sekjen PDIP, Hasto Kristiyanto, dalam wawancara pada (22/11/24). Hasto menggambarkan istilah tersebut sebagai upaya mantan Presiden Jokowi yang diduga membangun sebuah "kerajaan politik" dengan menempatkan orang-orang dekatnya pada posisi-posisi strategis dalam Pilkada 2024.

Menanggapi tudingan tersebut, Presiden Jokowi menegaskan bahwa proses Pilkada telah memiliki mekanisme yang jelas dan transparan. Ia juga menekankan bahwa jika terdapat indikasi intervensi atau kecurangan, masyarakat dapat mengajukan laporan melalui jalur hukum yang tersedia. Jokowi mengingatkan agar setiap dugaan pelanggaran dilaporkan kepada Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) atau diselesaikan melalui Mahkamah Konstitusi (MK) untuk mendapatkan keadilan.

Istilah "partai cokelat" kembali muncul dalam rapat kerja Komisi I DPR pada (25/11/24). Dalam rapat tersebut, anggota DPR dari Fraksi Nasdem, Yoyok Riyo Sudibyo, menyinggung istilah ini sebagai bentuk kritik terhadap netralitas institusi negara, termasuk kepolisian. Yoyok menganggap fenomena ini sebagai hal baru dalam Pilkada 2024, yang menyimpang dari prinsip demokrasi dan berpotensi mengarah pada pembentukan kekuasaan otoriter.

Secara keseluruhan, istilah "partai cokelat" merujuk pada dugaan adanya kelompok atau individu yang menyalahgunakan kekuasaan untuk memenangkan calon tertentu dalam Pilkada. Istilah ini juga menjadi simbol kritik terhadap sistem demokrasi yang dianggap bermasalah, khususnya dalam proses pemilihan pemimpin daerah. (**)

sumber: beritasatu.com

Editor: Ali Wafa