Mengawal Program Pusat dari Daerah, Berikut Catatan Gerindra Malang Tahun 2025

MALANG, SJP — Fraksi Gerindra DPRD Kabupaten Malang mencatat sejumlah capaian strategis sepanjang tahun 2025, khususnya dalam mengawal implementasi program prioritas nasional Presiden RI Prabowo Subianto di tingkat daerah.

Tiga program utama yang menjadi fokus pengawalan Fraksi Gerindra meliputi Makan Bergizi Gratis (MBG), penguatan ketahanan pangan, serta aktivasi Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih.

Ketua Fraksi Gerindra DPRD Kabupaten Malang, Zia’ul Haq, menyampaikan bahwa program MBG menunjukkan perkembangan signifikan. Hingga akhir 2025, tercatat sebanyak 154 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) telah terbentuk di Kabupaten Malang.

“Dari jumlah tersebut, 123 SPPG sudah aktif beroperasi, sementara 31 lainnya masih dalam tahap persiapan. Penerima manfaat MBG di Kabupaten Malang saat ini telah melampaui 250 ribu orang,” ujar Zia, Rabu (31/12/2025).

Ia menegaskan, Fraksi Gerindra berkomitmen mengawal pelaksanaan MBG agar berjalan sesuai standar yang ditetapkan pemerintah pusat, mengingat program ini memiliki peran strategis dalam mendukung visi Indonesia Emas 2045.

“Kami memastikan seluruh SPPG, termasuk yang masih dalam tahap persiapan, nantinya beroperasi sesuai ketentuan,” katanya.

Zia juga menegaskan tidak akan ragu melakukan evaluasi hingga teguran apabila ditemukan SPPG yang tidak menjalankan operasional secara optimal. Hal ini menyusul adanya insiden keracunan makanan di salah satu sekolah di wilayah Kepanjen beberapa waktu lalu.

“Kami datangi langsung, kami telusuri, dan kami evaluasi. Ini menjadi catatan penting karena program MBG masih di tahun pertama pelaksanaan,” tegasnya.

Selain MBG, Fraksi Gerindra turut menyoroti capaian Kabupaten Malang dalam penguatan ketahanan pangan. Berdasarkan data Food Security and Vulnerability Atlas (FSVA), Kabupaten Malang telah mencapai status tahan pangan sejak akhir 2024.

Sebanyak 378 desa dan 12 kelurahan kini tercatat berstatus tahan pangan, tanpa adanya desa yang masuk kategori rentan pangan tingkat rendah maupun sedang.

“Capaian ini harus terus dijaga, mengingat Kabupaten Malang merupakan salah satu lumbung pangan utama di Jawa Timur,” ujar Zia.

Program prioritas nasional lainnya yang turut dikawal adalah Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDMP/KDKMP). Hingga akhir 2025, sebanyak 390 Koperasi Merah Putih telah diaktivasi di seluruh desa dan kelurahan se-Kabupaten Malang.

“Koperasi Desa Merah Putih menjadi instrumen penting penggerak ekonomi kerakyatan. Unit usaha yang dikembangkan harus menyesuaikan dengan kearifan lokal masing-masing wilayah,” imbuhnya.

Fraksi Gerindra berharap seluruh program prioritas tersebut dapat semakin berdampak dan dirasakan langsung oleh masyarakat Kabupaten Malang, khususnya pada tahun 2026 mendatang. (*)

Editor : Rizqi Ardian