Mencuat Kritik Kenaikan Gaji dan Mobdin Mewah, Pimpinan DPRD Gresik Bungkam

GRESIK, SJP —  Sorotan warga terhadap kenaikan gaji tunjangan dan pembelian mobil dinas mewah anggota DPRD Gresik senilai Rp900 juta tak direspons. Pimpinan anggota DPRD Kabupaten Gresik bungkam setelah anggaran fasilitas bagi anggota dewan itu terungkap ke publik.

Ketua DPRD Gresik Muhammad Syahrul Munir, memilih  enggan merespon kritik yang mencuat tersebut. Syahrul Munir tidak membalas pesan maupun telepon saat hendak dikonfirmasi, sejak Sabtu (30/8/2025)

Kritikan itu diungkapkan banyak warga melalui media sosial lantaran pengadaan mobil dinas jenis Santa Fe yang tergolong mahal serta kenaikan gaji dan tunjangan menjadi perilaku hedonisme di atas penderitaan rakyat. 

Sejumlah warga menyinggung berbagai permasalahan di Kabupaten Gresik yang tak kunjung rampung seperti infrastruktur yang masih banyak ditemui jalan berlubang. Kemewahan fasilitas dan gaji wakil rakyat ini juga timpang dengan permasalahan tenaga kerja di Gresik. Warga juga menyoroti masih banyaknya warga pengangguran dan sulit mencari pekerjaan dengan nilai Upah Minimum Kabupaten/ Kota (UMK). Kinerja wakil rakyat di Gresik juga dinilai belum sebanding dengan kenaikan gaji dan tunjangan yang didapatkan. 

Berikut komentar para-netizen menyikapi fasilitas mewah dan kenaikan tunjangan anggota DPRD Gresik:

"Gresik kota Industri pendapatan daerah banyak, terus dibuat apa uangnya. Jalan banyak yg rusak sekolah banyak pungli, putra daerah banyak yg nganggur. DPR PEJABAT apa sudah buta dan tuli hati nuranimu," ungkap akun @kxxxxx.

"Ya bener dalane rusak wong gae tuku barang gak penting (Ya benar jalannya rusak, beli barang tak penting)," kata @pxxxx.

"Gresik dalane bek dumtrek peda gak kuman dalan nganter sekolah anak sampai telat-telat (Gresik jalannya penuh dengan dump truk, motor tidak kebagian jalan sampai antar sekolah telat)," ujar salah satu warganet, akun @kxxx.

Pamflet seruan aksi demonstrasi pun mencuat di berbagai grup media sosial wilayah Kabupaten Gresik. Isi pamflet yang beredar memuat seruan keras, di antaranya berbunyi: Revolusi DPR dan Polri. Suara rakyat adalah pemegang kekuasaan tertinggi negeri ini. Kemarahan rakyat adalah revolusi.

Pamflet itu juga menyerukan gulingkan kekuasaan tirani, rebut kembali keadilan, serta membela rakyat tertindas. Namun, tidak jelas pihak yang bertanggung jawab atas penyebaran ajakan tersebut. (*)

Editor: Danu S