MBG di SMPN 1 Jombang Disorot: Pengiriman Telat, Porsi Kurang, Kualitas Dipertanyakan

JOMBANG, SJP – Pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di SMP Negeri 1 Jombang mendapat sorotan akibat sejumlah kendala operasional. 

Keluhan yang disampaikan pihak sekolah mengenai keterlambatan pengiriman dan kurangnya porsi makanan, akhirnya menarik perhatian Dewan Pendidikan Kabupaten Jombang, yang melakukan kunjungan langsung pada Senin (8/9/2025).

Kepala SMPN 1 Jombang, Rudy Priyo Utomo atau yang kerap disapa Yoyok, mengungkapkan bahwa pengiriman makanannya konsisten terlambat setiap harinya. 

"Jadwal seharusnya tiba pukul 09.00 WIB, namun kenyataannya sering baru datang lewat dari pukul 12.00 WIB. Hal ini jelas mengacaukan jadwal makan siswa," ujarnya.

Tidak hanya keterlambatan, pada Rabu (3/9/2025) lalu terjadi kekurangan porsi yang sangat signifikan. Dari total 993 siswa, sebanyak 529 porsi tidak terkirim. 

"Artinya, ada 16 kelas dari total 31 kelas yang tidak kebagian. Hari Senin dan Selasa masih lengkap, tetapi di hari Rabu terjadi kekurangan," jelas Yoyok.

Meski telah ada janji penggantian dari penyedia, realisasinya hingga kini belum terlihat. 

"Kami berencana mengajukan surat permohonan penggantian secara resmi sebagai bentuk perlindungan hak siswa. Kami minta penggantiannya bisa dikirim minggu ini," tegasnya.

Persoalan lain yang turut mencuat adalah kualitas makanan. Berdasarkan laporan sejumlah siswa dan orang tua, sebagian makanan yang datang dalam kondisi tidak layak konsumsi. 

"Ada sayur yang terlihat basi, dan ayam yang masih kemerahan seperti belum matang. Kami khawatirkan dampaknya bagi kesehatan anak-anak," tambah Yoyok.

Menyikapi hal tersebut, sekolah pun mengundang Dewan Pendidikan setempat untuk melakukan evaluasi bersama.

Ketua Dewan Pendidikan Kabupaten Jombang, Cholil Hasyim, menyatakan kesediaannya untuk mendampingi proses evaluasi program MBG yang baru dimulai 1 September 2025 itu. 

"Kami menerima laporan soal keterlambatan dan kekurangan porsi. Kekurangan memang hanya terjadi sekali, tetapi harus segera diperbaiki," kata Cholil.

Ia menambahkan bahwa vendor penyedia layanan telah menyanggupi penggantian porsi yang kurang, meski masih perlu ditindaklanjuti. 

"Kami mengimbau agar kejadian ini tidak terulang. Apabila sekolah merasa dirugikan, dapat mempertimbangkan sanksi atau evaluasi kontrak, namun kami kembalikan kepada kebijakan sekolah," ujarnya.

Sementara itu, Lilis Wijayati selaku perwakilan dari vendor penyedia layanan, Yayasan Puspa Wijaya Abadi, menyatakan akan melakukan pengecekan lebih lanjut terkait keluhan tersebut. 

"Saya akan kroscek dulu terkait hal tersebut," ucapnya singkat. (*)

Editor : Rizqi Ardian