Maksimalkan Monitor Hak Pilih, Bawaslu Sidoarjo Siagakan Posko Kawal Pilkada Serentak 2024

Kabupaten Sidoarjo, SJP - Badan Pengawasan Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Sidoarjo siap kawal Hak Pilih Pilkada serentak 2024 lewat upaya monitoring adanya posko aduan terkait kesadaran masyarakat terkait status hak pilihnya, Kamis (27/6).

Diungkapkan Ketua Bawaslu Sidoarjo, Agung Nugraha bahwa kebutuhan hak pilih masyarakat dalam pilkada serentak 2024 adalah tahapan krusial di wilayah Sidoarjo.

Untuk itu, sebutnya proses pemutakhiran data pemilih merupakan tahapan awal dalam pemilihan. "Itu jadi atensi kami bentuk posko aduan untuk monitoring tahapan awal hingga pelaksanaan berjalan sesuai diharapkan bersama," terang Agung.

Disebutkan, secara resmi, launching Posko Kawal Hak Pilih Pilkada Serentak 2024 berada dan dipusatkan di Kantor Bawaslu Sidoarjo JL Pahlawan I Nomor 5 Sidoarjo, juga merupakan Sekretariat dari Panwaslih dan Panwascam.

Menurutnya, terdapat beberapa hal yang harus diantisipasi. Sebab, fungsi posko pengaduan juga diserapkan kebutuhan pemilih ketika ada dari anggota keluarga yang terpisah TPS.

Agung mencontohkan untuk saat ini Posko pileg berada di 3 TPS wilayah Jabon, itu untuk kebutuhan pilkada bisa jadi 2 TPS saja.

Artinya, lanjutan terjadi penyusutan itu dikarenakan faktor kondisi dan konstruksi tata letak geografi Sidoarjo masif untuk dipetakan.  

Di Kota Sidoarjo terdapat bentangan jalan raya, jalan tol dan sungai dan ada wilayah yang konstruksinya itu sangat kecil.

Tak hanya kondisi wilayah yang jadi faktor cermat untuk tetap bisa kondusif. Namun, potensi menysusut itu, justru karena pada kebutuhan maksimal untuk 600 petugas PPS diserap masing-masing TPS.

"Sekira posko dalam monitor kami sampai hari ini di level Kecamatan untuk mencatat kebutuhan DPT (Daftar Pemilih Tetap). Total di kisaran jumlah 1.490 sekian hampir 1,5 juta untuk sidoarjo tinggal faktualisasinya saja. Makanya pantarlih dibentuk itu fungsinga jadi garda depan proses target coklit dimaksud," bebernya.

Selanjutnya dalam catatan pantauan monitor Bawaslu untuk 1 petugas pantarlih bisa sampai 10 KK.

Sedangkan di Sidoarjo hampir 2.500 targetnya  jika diambil dari jumlah DPT terakhir, kemudian diadaptasikan dengan kinerja Pantarlih yang terakomodir dalam Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilihan (DP4). 

"Ya bisa di estimasikan target 1 juta pemilih bukan tak mungkin capaian itu terpenuhi," urainya.

Adapun problem-problem lain, itu masih kondisional. Sebab, pendirian posko kawal ini kata Agung juga berperan aktif jika menemukan adanya dugaan pelanggaran soal pemutakhiran data dan penyusunan Daftar Pemilih Pemilihan (DPP) tahun 2024 juga bisa dikirim ke layanan Hotline Bawaslu Sidoarjo di Nomor 0895615379911 (khusus chat).

"Kami juga mengajak seluruh Panwascam untuk berkoordinasi dengan jajaran lainnya. Seperti Koramil, Polsek, Camat, Lurah, Kades bahkan hingga Ketua RT/RW untuk memastikan data pemilih itu, sebelum masuk dalam DPT," jelasnya.

Menurutnya, selama proses coklit ini, dibutuhkan sinergi dan kolaborasi bersama butuh mata dan telinga warga sekitaran di lokasi pemilihan. 

Olehnya, peran Panwascam,  imbau Bawaslu juga jangan sungkan-sungkan berkoordinasi dengan jajaran samping, mulai dari kecamatan, desa hingga RT dan RW.

"Langkah ini untuk mewujudkan pemilihan sesuai akurasi dan validasi data pemilih di lapangan,” tutupnya.(*)

Editor: Tri Sukma