KPA Desak Pemerintahan Prabowo-Gibran Segera Selesaikan Konflik Agraria

Suarajatimpost.com - Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) berharap pemerintahan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming dapat menuntaskan konflik agraria yang meningkat dalam satu dekade terakhir.

Menurut KPA, diperlukan reformasi fundamental dan struktural untuk mempercepat pelaksanaan reforma agraria.

Sekretaris Jenderal KPA, Dewi Kartika menekankan, Prabowo dan Gibran tidak memiliki waktu untuk bersantai, mengingat banyak tugas yang harus diselesaikan. 

“Ketika menjabat sebagai presiden, Joko Widodo menjanjikan agenda reforma agraria 9 juta hektare untuk menyelesaikan konflik agraria dan mengurai ketimpangan penguasaan tanah di Indonesia. Namun, dalam periode pemerintahannya, konflik agraria dan ketimpangan penguasaan tanah justru semakin melonjak,” ungkap Dewi dalam keterangan tertulis di Jakarta, Senin (21/10/2024).

Dewi menilai, visi Prabowo memiliki keunggulan karena agenda reforma agraria terkait erat dengan swasembada pangan. Oleh karena itu, KPA mendesak Prabowo untuk melaksanakan sepuluh langkah reformasi, termasuk:

1. Melaksanakan reforma agraria sesuai UUD 1945 dan UUPA 1960, serta menyelesaikan konflik agraria.
2. Membentuk Dewan Pertimbangan Reforma Agraria Nasional yang dipimpin oleh Presiden.
3. Mencabut regulasi yang merugikan petani, seperti UU Cipta Kerja.
4. Melakukan penataan ulang batas kawasan hutan untuk mengeluarkan tanah masyarakat.
5. Mengarahkan visi menteri terkait agraria agar selaras dengan reforma agraria.
6. Mengusut tuntas kasus korupsi agraria dan mafia tanah.
7. Membubarkan Badan Bank Tanah yang merugikan petani.
8. Membebaskan petani dan aktivis yang terkriminalisasi.
9. Melindungi wilayah pesisir dan pulau kecil dari investasi merugikan.
10. Menghentikan program food estate demi pembangunan pertanian yang berkelanjutan.

KPA mencatat, antara 2015 hingga 2023, terjadi 2.939 konflik agraria di tanah seluas 6,3 juta hektar, dengan dampak pada 1,7 juta rumah tangga petani.

Sementara itu, Pengamat Kebijakan Publik, Dr. Anzori Tawakal mengingatkan, tantangan lahan dan teknologi inovasi harus segera diatasi untuk mencapai kedaulatan pangan. Dia menekankan pentingnya mempertahankan lahan pertanian dan meningkatkan teknologi pertanian untuk meningkatkan produktivitas.

 "Ketersediaan lahan dan teknologi yang memadai itu memastikan bagaimana swasembada pangan yang dicita-citakan oleh Presiden Prabowo Subianto bisa terwujud dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Presiden Prabowo pun telah menekankan tantangan menjadi peluang," kata Dr Anzori Tawakal di Bengkulu, Senin (21/10/2024).

Dr. Anzori juga menyoroti perlunya insentif bagi petani agar hasil panen tidak jatuh. Dia optimistis, kabinet Prabowo yang terdiri dari individu berpengalaman, dapat merealisasikan agenda presiden dengan cepat, terutama dalam 100 hari pertama masa jabatan mereka. (**)

sumber: investor.id

Editor: Ali Wafa