Jalan Buntu, APEL Kota Batu Menyerah Atas Kenaikan PBB
Permintaan maaf tersebut ditujukan kepada masyarakat Kota Batu melalui video yang menyebutkan jika upaya yang dilakukan tidak bisa menjembatani masyarakat kenaikan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) agar lebih pro terhadap rakyat.
Kota Batu, SJP - Jawaban atas DPRD yang akan melakukan revisi peraturan daerah (Perda) atas kenaikan pajak yang lebih dari 500 persen, pasca terbentuknya Alat Kelengkapan Dewan (AKD) dari legislatif terpilih dan jawaban Bapenda Kota Batu yang saklek dengan penerapan pajak, membuat Asosiasi Petinggi Kepala Desa dan Lurah (APEL) Kota Batu meminta maaf.
Permintaan maaf tersebut ditujukan kepada masyarakat Kota Batu melalui video yang menyebutkan jika upaya yang dilakukan tidak bisa menjembatani masyarakat atas kenaikan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) agar lebih pro terhadap rakyat.
Riyanto Kepala Desa Sumberejo ketika dikonfirmasi pada Kamis (12/9/2024) menguraikan, kenaikan tersebut memang dirasa tak wajar dan banyak menjadi keluhan masyarakat.
"Bukti konkrit ada di Daftar Himpunan Ketetapan Pajak (DHKP) yang terbit setiap tahun dimana 3.739 objek yang ada di Desa Sumberjo ditarget sebesar Rp 280.440.101 pada 2023 lalu dan meningkat pada 2024 menjadi Rp 496.332.372 dengan jumlah objek yang sama," urainya.
Ia juga mengakui bahwa Bapenda sebenarnya juga telah memberikan solusi akan memberikan keringanan dengan catatan warga yang harus membawa surat keterangan tidak mampu (SKTM) dari desa.
Sedangkan hal itu diakui oleh Riyanto bahwa pengeluaran SKTM untuk pembayaran pajak dirasa tidak tepat, terkecuali untuk keringanan pembiayaan pendidikam ataupun kesehatan.
"Oleh sebab itu, seluruh pemerintah desa yang terdiri 19 kepala desa yang ada di Kota Batu meminta maaf kepada masyarakat secara bersamaan lewat video pendek. Kami menyebarkan video tersebut melalui status WhatsApp," pungkasnya. (*)
Editor: Rizqi Ardian
What's Your Reaction?
