Hasil Lembaga Survei Elektabilitas Cawalkot Malang Perlu Dipertanyakan, Ini Kata Pakar dan KPU

KOTA MALANG, SJP— Eksistensi lembaga survei dalam melakukan survei kontestasi di ajang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada), memang perlu diketahui publik. Namun praktik publikasi dari hasil lembaga survei tersebut membuat saling klaim antar pasangan calon terlebih dalam hal Elektabilitas.

Maka dari itu diperlukan cek dan ricek lembaga survei terkait agar publik mengetahui sejauh mana tingkat kredibilitas lembaga survei, agar tidak menimbulkan penggiringan publik.

Beberapa waktu lalu, ramai pemberitaan tentang publikasi di beberapa media massa bahwa salah satu Lembaga Survei bernama terUKUR tengah mendalami seberapa jauh masyarakat Kota Malang, mengetahui bahwa Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Kota Malang.

Dari hasil tersebut ada salah satu Paslon yang memiliki tren kenaikan angka elektabilitas cukup signifikan, dalam survei bulan September dan November 2024. Paslon 1 mengalami tren kenaikan, sementara paslon 2 stagnan. Kemudian paslon 3 trennya justru turun.

Menanggapi hal tersebut, pakar sosial politik, Prof Dr Wahyudi Winarjo, Guru Besar FISIP Universitas Muhammadiyah Malang (UMM) katakan, publik perlu melihat dulu lembaga survei tersebut secara detail.

"Pertama dilihat dulu penyelenggara surveinya, kedua coba lakukan cek dan cross cek ke lapangan, apakah benar trend sebagaimana di published oleh lembaga survei tersebut koheren dengan realitanya, dan yang ketiga adalah yang benar itu hasil lembaga survei yang kredibel yang arahnya sama, walaupun berbeda besar angkanya," terangnya.

Namun , jika melihat dari masa tahapan kampanye Pilkada 2024, tentu para Paslon Wali Kota Malang berupaya untuk meningkatkan popularitas masing-masing.

"Perubahan elektabikitas suatu Paslon itu bisa jadi mengalami perubahan, bahkan juga bisa drastis perubahannya, jika ada Paslon yang mampu merubah keyakinan politik calon pemilih melalui kerja keras, serta pendekatan kampanye yang efektif," pungkasnya.

Perihal Lembaga Survei terkait juga ditanggapi Ketua KPU Kota Malang M Toyib menyatakan belum melihat data tentang lembaga survei yang masuk di KPU Kota Malang. 

"Saya belum cek, itu ada di Divisi Teknis, apakah lemabag-lembaga survei yang mengumumkan dan mengindikasi hasil surveinya, nanti kita cek," jawabnya singkat.

Sementara itu Komisioner KPU Kota Malang Divisi Teknis Penyelenggaraan Ali Akbar mengatakan, bahwa pihaknya hanya sekadar memantau sejauh tahapan Pilkada berjalan.

Terkait dengan Lembaga Survei, ia akui tidak mengetahui secara detail bagaimana lembaga tersebut melaksanakan survei dan tidak ada laporan hingga saat ini.

"Kalau lembaga survei hingga saat ini cuma pemantau Pemilihan kalau untuk lembaga survei yang terdaftar belum ada," ucapnya.

Menurutnya, hingga hari ini tidak ada kaitannya dari hasil lembaga survei tersebut kepada pihak KPU Kota Malang.

"Lembaga survei itu tidak ada kaitannya dengan KPU sendiri, yang ada keterkaitan ya itu tadi pemantau pemilihan," tandasnya. (*)

Editor: Rizqi Ardian