Gubernur Jawa Timur Khofifah Tinjau Langsung Bangunan Sekolah Rakyat di Jombang
Kunjungan ini merupakan bagian dari persiapan menjelang peluncuran SR secara nasional yang dijadwalkan berlangsung pada 14 Juli 2025 mendatang.
JOMBANG, SJP—Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa, melihat langsung progres pembangunan gedung sementara Sekolah Rakyat (SR) di Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) Mojoagung, Desa Mancilan, Kecamatan Mojoagung, Kabupaten Jombang, pada Jumat (27/6/2025).
Kunjungan ini merupakan bagian dari persiapan menjelang peluncuran SR secara nasional yang dijadwalkan berlangsung pada 14 Juli 2025 mendatang.
Setibanya di lokasi SKB Mojoagung, Khofifah langsung melihat denah lokasi yang akan dijadikan SR. Setelah itu, dia didampingi Wakil Bupati Jombang, Salmanuddin Yazid, melihat kondisi satu persatu bangunan yang progres pembangunannya mencapai 88,42 persen.
“Insyaallah Jawa Timur siap dengan 19 lokasi. Di Jombang ini akan dibuka 4 rombongan belajar (rombel), terdiri dari 2 rombel untuk tingkat SMP dan 2 rombel untuk SMA, masing-masing rombel berisi 25 siswa. Jadi totalnya ada 100 siswa,” ujar Khofifah di hadapan wartawan, Jumat (27/6/2025).
Gubernur yang menjabat kali kedua ini mengungkapkan, saat ini pembangunan di berbagai daerah masih berupa renovasi, termasuk di Jombang. Namun, ke depannya pemerintah akan membangun gedung permanen berdasarkan desain yang telah disetujui oleh Presiden Prabowo Subianto.
“Bupati Jombang tadi juga menyampaikan sudah menyiapkan lahan seluas 5,2 hektare jika nantinya akan dibangun gedung permanen untuk Sekolah Rakyat di Desa Tunggorono, Jombang," bebernya.
Sistem boarding school, atau sekolah berasrama menjadi konsep pembelajaran. Untuk itu, Dinas Sosial (Dinsos) di berbagai tempat telah melakukan pertemuan dengan calon siswa dan calon orang tua siswa memberikan penjelasan terkait mekanisme dan proses pembelajaran.
Mengenai kebutuhan sumber daya manusia (SDM), Khofifah memastikan seluruh tenaga pendidik dan kepegawaian akan berasal dari Kementerian Sosial. Proses rekrutmen akan dilakukan oleh pemerintah pusat, dan semua pegawai yang bertugas merupakan pegawai Kementerian Sosial.
“Untuk guru dan pegawai semua dari Kementerian Sosial. Jadi dari pusat langsung,” tegasnya.
Berdasar informasi, peluncuran SR secara nasional akan dilakukan serentak pada 14 Juli 2025, sebagai bentuk komitmen pemerintah dalam memberikan akses pendidikan yang lebih luas dan merata, khususnya bagi kelompok masyarakat yang membutuhkan intervensi sosial. (*)
Editor: Ali Wafa
What's Your Reaction?
