Dosen FIKKIA Unair Sebut RI Belum Sepenuhnya Aman dari Campak Meski Kasus Turun 90 Persen

SURABAYA, SJP - Lonjakan kasus campak yang memicu ratusan kematian di Bangladesh menjadi pengingat bahwa penyakit ini belum sepenuhnya terkendali secara global. Di tengah situasi tersebut, Indonesia memang menunjukkan tren yang jauh lebih baik dengan penurunan kasus signifikan. Namun, para ahli mengingatkan bahwa kondisi ini belum bisa disebut aman sepenuhnya.

Kementerian Kesehatan melaporkan bahwa pada awal 2026, kasus campak di Indonesia mengalami penurunan hingga 90 persen di sejumlah wilayah. Capaian ini menunjukkan efektivitas program imunisasi dan pengendalian penyakit yang berjalan dalam beberapa tahun terakhir. 

Kendati demikian, fakta bahwa masih ditemukan kasus kematian serta munculnya klaster penularan di beberapa daerah menjadi sinyal bahwa risiko penyebaran masih ada.

Dosen Kesehatan Masyarakat Fakultas Ilmu Kesehatan, Kedokteran, dan Ilmu Alam (FIKKIA) Universitas Airlangga, Jayanti Dian Eka Sari, menilai bahwa situasi ini belum bisa dikategorikan sebagai kondisi aman sepenuhnya. Ia menyebut Indonesia saat ini masih berada dalam tahap pengendalian, bukan eliminasi.

"Penurunan kasus memang menjadi kabar baik, tetapi ini belum menandakan masalah sudah selesai," ujar Jayanti, Selasa (5/5/2026).

Menurutnya, perbedaan antara pengendalian dan eliminasi sangat krusial dalam memahami situasi saat ini. Pengendalian berarti jumlah kasus berhasil ditekan, tetapi penularan masih terjadi. Sementara eliminasi menandakan tidak adanya lagi transmisi lokal.

Lebih jauh, ia menjelaskan bahwa campak tidak hanya persoalan penyakit menular, tetapi juga mencerminkan kapasitas sistem kesehatan dan perilaku masyarakat. Dalam konteks saat ini, tantangan terbesar justru tidak lagi terletak pada ketersediaan vaksin, melainkan pada aspek sosial dan perilaku.

"Masalah utamanya adalah keraguan terhadap vaksin, rendahnya persepsi risiko, serta kelelahan akses," tuturnya.

Ia memaparkan bahwa keraguan terhadap vaksin (vaccine hesitancy) masih menjadi hambatan utama di sejumlah kelompok masyarakat. Di sisi lain, keberhasilan menurunkan kasus justru memunculkan persepsi bahwa campak bukan lagi ancaman serius, sehingga minat imunisasi menurun. 

Selain itu, faktor kelelahan akses atau access fatigue juga berperan, di mana masyarakat merasa terbebani untuk terus mengakses layanan kesehatan secara berulang.

Dalam evaluasinya, program promosi kesehatan pemerintah dinilai telah berhasil meningkatkan cakupan imunisasi secara umum. Namun, efektivitasnya belum merata, terutama dalam menjangkau kelompok rentan seperti masyarakat di daerah terpencil, kelompok yang terpapar hoaks, atau mereka yang masih ragu terhadap vaksin.

"Imunisasi bukan gagal karena kurang informasi, tetapi karena pesan belum cukup meyakinkan," ungkap Jayanti.

Ia menegaskan bahwa campak merupakan fenomena multifaktorial. Artinya, ketersediaan vaksin saja tidak cukup untuk menjamin perlindungan masyarakat. Selama masih ada anak yang belum mendapatkan imunisasi lengkap, akses layanan yang terbatas, serta keraguan dari orang tua, maka celah penularan akan tetap terbuka.

"Selama masih ada anak yang belum imunisasi lengkap, maka penularan tetap memiliki celah," terangnya.

Dalam konteks tersebut, promosi kesehatan memegang peran strategis karena vaksinasi pada dasarnya adalah perilaku sosial. Ketika masyarakat memahami manfaat dan memiliki kepercayaan terhadap vaksin, partisipasi imunisasi akan meningkat secara sukarela.

Namun, tantangan yang dihadapi tenaga kesehatan tidak hanya bersifat teknis, melainkan juga mencakup aspek sosial, budaya, hingga psikologis. Hal itu terasa di wilayah dengan keterbatasan akses dan tingkat kepercayaan masyarakat yang rendah terhadap layanan kesehatan.

Sebagai solusi, diperlukan pendekatan yang lebih komprehensif, mencakup edukasi yang persuasif, peningkatan kepercayaan publik, kemudahan akses layanan, serta keterlibatan aktif komunitas. Pendekatan ini dinilai penting untuk memastikan partisipasi imunisasi dapat meningkat secara berkelanjutan.

"Promkes tidak boleh hanya bersifat kampanye sesaat saat kasus meningkat," pungkasnya.

Jayanti menekankan bahwa promosi kesehatan harus berbasis data, adaptif terhadap kondisi masyarakat, serta dilakukan secara konsisten dalam jangka panjang. Tanpa itu, keberhasilan menekan kasus seperti saat ini berisiko tidak bertahan, dan potensi lonjakan kembali, seperti yang terjadi di sejumlah negara tiap tahunnya. (*)

Editor : Rizqi Ardian