Pemkab Lamongan Perkuat Kesejahteraan Masyarakat Melalui Pengelolaan APBD yang Akuntabel

LAMONGAN, SJP–Pemerintah Kabupaten Lamongan terus memperkuat komitmennya dalam mewujudkan tata kelola keuangan daerah yang transparan, akuntabel, dan berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Komitmen tersebut disampaikan Bupati Lamongan Yuhronur Efendi saat memberikan jawaban atas pandangan umum fraksi-fraksi DPRD terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025 dalam rapat paripurna yang digelar di Kantor DPRD Kabupaten Lamongan, Senin (22/6/2026).

Dalam kesempatan tersebut, Bupati yang karib disapa Pak Yes menyampaikan apresiasi kepada seluruh fraksi DPRD atas berbagai masukan dan saran yang diberikan sebagai bagian dari fungsi pengawasan terhadap jalannya pemerintahan dan pembangunan daerah.

Menurut Pak Yes, pengelolaan APBD tidak hanya berfokus pada pencapaian administrasi dan realisasi anggaran, tetapi juga diarahkan untuk menghasilkan manfaat nyata bagi masyarakat.

"Keberhasilan pengelolaan APBD harus mampu memberikan dampak langsung bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat, pengurangan angka kemiskinan, peningkatan kualitas sumber daya manusia, serta pertumbuhan ekonomi daerah yang berkelanjutan," ujarnya.

Pada sektor pendapatan daerah, Pemkab Lamongan mencatat peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar 21,70 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Capaian tersebut didukung oleh berbagai langkah strategis, seperti digitalisasi sistem penerimaan daerah, pemutakhiran data potensi pendapatan, serta penguatan pengawasan untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak dan meminimalkan potensi kebocoran penerimaan.

Selain itu, pemerintah daerah juga menyiapkan roadmap peningkatan kapasitas fiskal guna memperkuat kemandirian keuangan daerah melalui diversifikasi sumber-sumber pendapatan dan peningkatan kontribusi PAD secara bertahap.

Di bidang pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), Pemkab Lamongan terus melakukan evaluasi dan pembinaan secara berkelanjutan. Penguatan kinerja BUMD dilakukan dengan mengedepankan prinsip transparansi, akuntabilitas, mitigasi risiko, serta penerapan tata kelola perusahaan yang baik.

Sementara itu, sektor pendidikan tetap menjadi salah satu prioritas pembangunan daerah. Pada Tahun Anggaran 2025, Pemkab Lamongan mengalokasikan anggaran fungsi pendidikan sebesar 28 persen atau melebihi ketentuan mandatory spending nasional.

Anggaran tersebut dimanfaatkan untuk peningkatan sarana dan prasarana pendidikan dasar, penanganan anak tidak sekolah melalui inovasi AKSI BIRU, serta pemenuhan kebutuhan tenaga pendidik melalui pemetaan dan pengisian 637 formasi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di lingkungan Dinas Pendidikan.

Pada sektor kesehatan, pemerintah daerah terus menjaga cakupan Universal Health Coverage (UHC) melalui pemutakhiran Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN), optimalisasi kepesertaan BPJS Kesehatan, serta penguatan inovasi Lamongan Sehat Dengan Kunjungan Rumah (LASERKU) yang dilaksanakan oleh puskesmas dan rumah sakit daerah.

Upaya tersebut dilakukan untuk memastikan seluruh masyarakat memperoleh akses layanan kesehatan yang mudah, merata, dan berkualitas.

Selain itu, Pemkab Lamongan juga meningkatkan pengawasan terhadap kepatuhan perusahaan dalam memenuhi hak-hak pekerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Di sektor pertanian, peternakan, dan perikanan, pemerintah daerah berkomitmen mengoptimalkan pencapaian luas tambah tanam dan target panen, memperkuat dukungan sarana produksi pertanian, menjaga stabilitas harga komoditas, serta meningkatkan produktivitas petani, peternak, dan nelayan.

Langkah tersebut merupakan bagian dari upaya mendukung Program Prioritas Lumbung Pangan Lamongan yang diharapkan mampu memperkuat ketahanan pangan sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat di sektor agraris.

Melalui berbagai kebijakan tersebut, Pemkab Lamongan berharap pengelolaan APBD dapat semakin efektif dalam mendorong pembangunan yang inklusif, berkelanjutan, dan berdampak langsung bagi masyarakat. (**) 

Editor: Syaiful Aries